PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN YANG DIDAHULUI SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI

Abstract

Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan adalah dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sehingga terwujud masyarakat adil dan makmur, maka untuk menunjang kegiatan tersebut pemerintah telah memberi dukungan dengan meyediakan berbagai fasilitas dan bermacam-macam sarana termasuk didalamnya upaya dalam menunjang permodalan dengan menyediakan fasilitas kredit. Dengan demikian dalam setiap kegiatan perkreditan, pihak bank selaku kreditur perlu memperoleh jaminan atas pembayaran piutangnya yaitu dengan cara meminta benda jaminan kepada nasabah/debitur. Tujuan penyusunan tesis ini adalah untuk mengetahui praktek pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan yang didahului surat kuasa membebankan Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul apabila pendaftaran dan penerbitan tanggal buku tanah serta setifikat Hak Tanggungan melewati ketentuan yang ada dalam UUHT. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak dengan menggunakan kaidah hukum positif dan peraturan-peraturan tertulis yang direalisasikan pada penelitian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan yang didahului Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, sedangkan penelitian secara empiris adalah penelitian hukum empiris untuk menemukan mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pada dasarnya pemberian Hak Tanggungan wajib dilakukan oleh pemilik sendiri, akan tetapi bila suatu tindakan hukum tersebut tidak dapat dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri pada suatu keadaan maka ia dapat menguasakan tindakannya kepada seseorang yang ditunjuknya sehingga apabila pemberi Hak Tanggungan tidak dapat menghadap sendiri kepada PPAT, maka ia dapat menunjuk seseorang untuk bertindak atas namanya dengan terlebih dahulu membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Apabila PPAT terlambat dalam mendaftarkan Hak Tanggungan ke Kantor Pertanahan tidak membuat APHT menjadi batal demi hukum, Hak Tanggungan tetap didaftarkan ke Kantor Pertanahan. Mengenai keterlambatan dalam mengirimkan APHT hal ini dapat beresiko jika dikemudian hari ada permohonan sita jaminan dari Pengadilan atas obyek Hak Tanggungan tersebut dan akan menempatkan kreditur Hak Tanggungan belum memiliki preferensi bagi pelunasan piutangnya atau masih menjadi kreditur konkuren.