PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan konsep perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dengan adanya perjanjian kawin menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode peneitian juridis empiris, pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, kasus yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dan studi dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknik analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ulama berbeda pendapat tentang jatuh atau tidaknya talak dengan dua formulasi di atas. Jumhur Ulama berpendapat bahwa dua bentuk ta’lik yang dikaitkan dengan talak/janji, apabila yang dita’likkan terjadi maka talaknya jatuh. Sedangkan Ibn Hazm dan Ibn Oayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa ta’lik yang di dalamnya terkandung maksud sumpah (qasam) tidak berakibat jatuhnya talak, akan tetapi wajib membayar kifarat sumpah dan ta’lik yang di dalamnya terkandung syarat yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak ketika terjadinya sesuatu yang disyaratkan, maka talak tersebut jatuh. Undang-undang memberi kebebasan kepada suami/isteri untuk mengatur sendiri hukum harta kekayaan mereka. Undang-undang sendiri mengatur 2 (dua) bentuk persatuan terbatas, yaitu persatuan hasil dan pendapatan dan persatuan untung dan rugi. Dalam perkawinan menurut hukum Islam sebelum akad nikah dilaksanakan pegawai pencatat nikah menawarkan kepada calon suami isteri akan membuat perjanjian perkawinan atau tidak, dalam praktek perjanjian perkawinan tersebut tidak pernah ada yang membuat perjanjian kawin. Dengan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat maka hal tersebut tidak hanya mengatur harta benda akibat perkawinan, akan tetapi juga mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami isteri terutama dalam mendidik dalam pemeliharaan anak.