ANALISIS PROSES PERENCANAAN KEBUTUHAN OBAT PUBLIK UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DASAR (PKD) DI PUSKESMAS SE WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA

Abstract

Therapy is a principle program in basic health service. Drug is essensial component from a health service, so drug has to be well maneged. Public drug for basic health service is controlled by Department of Health City, Tasikmalaya based on Indonesian Ministry of Health policy. Drug need planning in Health Centre is not always in accordance with the real need. So the planning process of public drug need, needs to be studied and found out its solution. Research purposes is intended to know planning menthod of public drug need that had been done in Health Centre and identify some problems of drug planning. The research is observational type with qualitative approach supported by quantitative data. Primary data collecting was done by way of interview, cross check of information and focus group discussion (FGD), whereas secondary data was found from Pharmacy Part on Departement of Health City. Informant ditermined by puposive sampling method. Principle informant in way of interview was pharmacist on Health Centre. Cross check of information did to Head of Health Centre and Head of Pharmacy Part. Research instrument used, is a guide of interview and FGD content questioner 19 points. Managing of data by content analysis. The result of reseach show that Health Centre in making plan of public drug need used consumption method. Inaccuracy drug planning of drug need generally caused by inaccuracy basic data, irrational therapy implementation, diffrent perseption between describer and pharmacist obout rational therapy, Health Centre has not known yet about method of accurate plan of drug need, rationali therapy standard in Health Centre has not been applicated firmly. To improve planning of public drug need, Departement of Health City can give intensive guidance to health center in order that between pharmacist and describer can know and apply rational therapy standard in Health Centre. Thus it’s hoped that public drug need planning can closer to the real need. Pengobatan merupakan salah satu program pokok dalam Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD). Obat merupakan komponen esensial dari suatu pelayanan kesehatan, oleh sebab itu obat perlu dikelola dengan baik. Obat publik untuk PKD dikendalikan oleh Dinas Kesehatan Kota (DKK) Tasikmalaya berdasarkan Kebijakan Depertemen Kesehatan RI. Perencanaan kebutuhan obat di Puskesmas senantiasa tidak sesuai dengan kebutuhan riil. Hal ini sering terjadi kesenjangan antara permintaan obat Puskesmas dengan perencanaan kebutuhan obat yang diusulkan. Oleh sebab itu proses perencanaan kebutuhan obat publik perlu dikaji dan ditemukan upaya pemecahannya. Tujuan penelitian untuk mengetahui metode perencanaan kebutuhan obat publik yang telah dilaksanakan di Puskesmas dan mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan obat. Jenis penelitian adalah observasional dengan pendekatan kualitatif yang didukung data kuantitatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara mendalam, triangulasi dan focus group discussion (FGD), sedangkan data sekunder diperoleh dari Bidang Kefarmasian DKK. Penentuan Informan dengan cara purposive sampling. Informan utama dalam wawancara mendalam adalah pelaksana farmasi Puskesmas. Triangulasi dilakukan terhadap Kepala Puskesmas dan Kepala Bidang Kefarmasian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara mendalam dan FGD yang berisi 19 item pertanyaan. Pengolahan data dilakukan secara content analysis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Puskesmas dalam merencanakan kebutuhan obat publik menggunakan metode konsumsi. Ketidaktepatan perencanaan kebutuhan obat pada umumnya disebabkan oleh data dasar yang kurang akurat, pelaksanaan pengobatan tidak rasional, perbedaan persepsi antara penulis resep dengan pelaksana farmasi tentang pengobatan rasional, Puskesmas belum memahami tentang cara merencanakan kebutuhan obat yang tepat, standar pengobatan rasional di Puskesmas belum diterapkan secara mantap. Untuk memperbaiki perencanaan kebutuhan obat publik, DKK dapat memberikan bimbingan intensif kepada Puskesmas agar pelaksana farmasi dan penulis resep dapat memahami dan menerapkan standar pengobatan rasional di Puskesmas. Dengan demikian diharapkan perencanaan kebutuhan obat publik dapat lebih mendekati kebutuhan yang riil.