SISTEM PEMBINAAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN DALAM KEBIJAKAN PENEMPATAN JABATAN STRUKTURAL DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Abstract

Position of Civil Public servant in any government organization have important role, because civil servant was the state apparatus that need transparently and neutrally handling in all aspects. Rapid alteration concerning application system of job need both skill and new ability from all of of Civil Public Servant level and global development system recently and future charge for both training and development in order to increasing existed performance and to anticipate future needs and more increasing public services. In order to reach government assignment implementation and development charged for professional Public Civil Servant, responsible, honest, and equitable trough development which executed based on work achievement and career system. Position of Civil Public Servant in structural function must be executed effectively or based on prevail regulation, because structural official position very susceptible by deviations or or personal importance which dominated as political, family member and others. Many spaces of personnel departement rule which established by Government enable the local arbiter makes violation in appointment of structural official. Regulation about Personnel Principle and all government rules as the realization technical direction from that regulation was assumed have no law clearness and could be punishment easily. Personnel staff which existed in region/territory both Baperjakat or Personnel Departement in teerritory couldn’t do anything when Governor prefer to appoint other people (his choice) to occupied position of bureaucracy functtion, although that personnel already submitted some candidates that in formal jurisdiction already met the requirement. That matter because structurally position of personnel staff in both local or staf who occupied in it should charged their work result to Governor as Personnel Development Official of Province Territory. Therefore since now, that personnel staff could active optimally only tried to pacify all of policy which made by Governor. Kedudukan Pegawai Negeri sipil dalam setiap organisasi pemerintahan mempunyai peranan yang sangat penting, sebab pegawai negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan dituntut Pegawai Negeri sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier. Di dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya yang bermacammacam dan banyak seginya banyak mengalami kesulitan-kesulitan sehingga memerlukan pengaturan dan pembinaan yang sebaik-baiknya, termasuk dalam proses pengangkatan pegawai untuk menduduki jabatan struktural. Berdasarkan latar belakang kedudukan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural haruslah dilakukan secara efektik atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena kedudukan jabatan struktural sangatlah rentan dengan penyimpangan-penyimpangan atau kepentingan pribadi yang mendominasi seperti kepentingan politik, kerabat keluarga dan lain-lain. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis sosiologis atau empiris yang adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan juga sekunder yang lebih luas meliputi bahan rujukan seperti dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau risalah perundang-undangan, konsep rancangan undang-undang dibidang kepegawaian, pendapat para pakar, dan hasil penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan telaah bahan pustaka dan studi dokumen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan undang-undang kepegawaian yang berlaku saat ini masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam proses pengaturan sistem pembinaan karier atau dalam kebijakan menempatkan suatu jabatan struktural dalam birokrasi pemerintahan. Oleh sebab itu perlu adanya ketegasan hukum dalam mengatur mekanisme pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural. Atau perlu adanya revisi kembali Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian agar dapat mengurangi penyimpangan atau kepentingan kelompok atau pribadi yang selalu mewarnai dalam lingkungan kepegawaian.