IMPLEMENTASI KEKUASAAN PEMERINTAHAN OLEH PRESIDEN SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945

Abstract

Dalam praktik ketatanegaraan yang terjadi, fenomena yang berjalan selama empat dekade terakhir ini menunjukkan kecenderungan pengaturan sitem bernegara yang lebih berat ke lembaga eksekutif (executive heavy). Posisi presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan yang tidak jelas batasan wewenangnya dapat berkembang ke arah yang negatif berupa penyalahgunaan wewenang. Kekuasaan pemerintahan yang ada pada presiden, atau biasa disebut dengan kekuasaan eksekutif, merupakan konsekuensi dianutnya sistem pemerintahan presidensil oleh UUD 1945. Studi ini ingin menjadi bagian dari wacana tentang kekuasaan pemerintahan oleh Presiden dan kekuasaannya sebagai Kepala Negara. Dalam studi ini dipaparkan dan dianalisis kekuasaan pemerintahan dan Presiden sebagai Kepala Negara, yang secara normatif didasarkan pada UUD1945. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, judul tesis Implementasi Kekuasaan pemerintahan oleh Presiden sesudah Perubahan UUD 1945 diharapkan dapat menjawab dua permasalahan yang akan dikaji dalam Penelitian Tesis ini, yaitu: 1. Bagaimana Presiden melaksanakan kekuasaan pemerintahan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945?, serta 2. Hambatan-hambatan yang terdapat dalam implementasi pelaksanaan kekuasaan pemerintahan oleh Presiden sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945? Adanya keinginan untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik, telah membawa bangsa Indonesia pada keinginan untuk mengamandemen UUD 1945. Secara akademis gagasan agar UUD 1945 diamandemen sebenarnya telah lama muncul yang dapat dijumpai dalam berbagai publikasi. Namun sebagai bagian dari agenda politik gagasan ini baru memperoleh momentumnya setelah jatuhnya rezim orde baru pada bulan Mei 1998. Metode penelitian yang digunakan dalam studi atau penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menekankan pada penelitian pustaka. Penelitian pustaka berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji bahan hukum yang diperoleh dari penelitian pustaka saja dan tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesis. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama terhadap hukum primer dan skunder sepanjang bahan-bahan tadi mengadung kaidah-kaidah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selesai. Namun dengan telah diselesaikannya reformasi konstitusi, menurut hemat penulis muncul gejala dominasi Legislatif setelah reformasi digulirkan sampai saat ini menunjukkan tanda-tanda kecenderungan penyimpangan kekuasaan oleh lembaga perwakilan dan bertendensi lemahnya lembaga eksekutif. In the matters pertaining to form of government was happen, the phenomena persisted for four the last period it show hanging over the regulation system of the government to executive heavier. The position of president as a head state at all once as a head of government is not clear his authority horder can in crease to the negative like divergence of authority. The power government at the president, or it is usually called the executive powerfull, coustitute is attentued government system presidential by the law of 1945. This study and will become past part from the opinion about the power of government by president and his power as a head of the country or government. In this tear study is explained and is analysed the government power and president as a head of government in a normative manner at the law of 1945. Based of the begraund problem above, the title of Tesys “ Implementation power of government by the president after amendment the law of 1945 (UUD 1945) “ is expected can answer two problems that will research or will learn this tesys, they are : 1. How did the president do the power of government by the president after amendment the law of 1945 (UUD 1945)? 2. What obtacles are there in doing the implementation government power by president after amendment the law of 1945 (UUD 1945)? The purpose to improve the policy system Indonesian better has brought the Indonesion nation at the wish to amendement the law of 1945 (UUD 1945). In amanner of academic the opinion in order the law of 1945 (UUD 1945) is amandement in fact has appeared for long time we find in many publications, but as a part of politic agenda this opinion just find its momentum after fall down the sociopolitical order at May 1998. The observation methode is used in study or this observation is the normative observation law to accentuate at observation magical book. It mean that it will more analyze and inspact the law materials was got from the magical book only and not need arrangement or hypotheses formulation. This observation can be done specially for primary and secondary law all a long time just now the materials consist or the law principles. The result of observation show that after doing the first, the second, the thirt and the fourth amendment of constitution of Indonesian republic state of 1945 has finished of the constitution reformation, based of writer’s opinion has turn up the domination symptom of legistative after the reformation is moved until this moment shown the sign of inclination deviation power by the delegation institution and tendions to the weak of executive institution.