PERJANJIAN SEWA-MENYEWA RUANG PERKANTORAN YANG DI KELOLA OLEH PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA

Abstract

Implementation lease agreement on space office operator by the Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya, analysis and legal correlation between operator with lessee which is researched pursuant to the view of agreement law stipulated in Indonesian civil Code and pursuant to the Legislastions first especially lease agreement. Generally the legal correlation between the operator with the lessee in set forth in agreement drawn up by both parties and not constituted by the standard agreement, by both parties have the rights and obligations and vice-versa, in really the agreement drawn by operator. The location of research using in Jakarta Pusat, Province Daerah Khusus Ibukota Jakarta, at Cik’s Building, due to the existence the building as the research sample are sufficiently provide, because the building exist in centre Jakarta city, exactly on jalan Cikini Raya Number 84-86, Menteng, that very easy it is facilitated to the researcher to collect the relevant data to this research. The using method this research was empiric law of approach method by means of a library research and field research, therefore the data collected there of are the primary and secondary data, wich the former are collected by using structre interview and quessionnaire, and later are collcted by using a documentary study. The research regarding the analysis on lease agreement in speace office by operator Perudahaan Daerah Pembangunan Sarana jaya, betweent operator with parties leasor speace which is researched with the leasor’s pursuant to the view of agreement law stipulated in Indonesian civil Code and pursuant to the Legislastions are a legal research having it’s character of descriptive qualitative, wich these prepare the description explanation upon the primary and secondary data derived from this research by analyzing on the basis it is result interview and a library using all elements in relation to the lease agreement speace office by operator Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya, such data composed systemaically to resume later using thiking inductive method as especially to generally. On the basis of the research result are identified that supplying settlement and housing as resident or pleace of businees are problems by goverment Province Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Choise of Cik’s Building as pleace of businees therefore it’s are property government with hope that lower price than other proverty so for get credits will be easy as more work or investment capital beside it’s will get from interrelated instance. In Iiplementation lease agreement on space office it is known as Compulasory Clause so consiciousness of the parties are to respect the agreement applied as the laws. Cuting a contract therefore lessee can’t to pay lease and services charge it is too hight so as different get to provide. The conplict implementation lease agreement generally solving by families on basis consciousnees and reasonable consideration both parties. Pelaksanaan Perjanjian Sewa-menyewa Ruang Perkantoran Yang Di Kelola Oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya, di kaji dan ditelaah melalui hubungan hukum antara pengelola dengan pihak penyewa menurut sudut pandang hukum perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama mengenai isi dari perjanjian sewa-menyewa. Pada umumnya, hubungan hukum antara pengelola dengan pihak penyewa, ditetapkan dalam suatu perjanjian sewa-menyewa yang dirancang khusus oleh kedua belah pihak dan bukan merupakan suatu perjanjian standar, dimana masing-masing pihak secara timbal-balik mempunyai hak dan kewajiban, namun yang terjadi dalam praktek dilapangan, bahwa perjanjian tersebut telah dirancang sebelumnya oleh pihak pengelola. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pada Gedung Cik’s dengan pertimbangan, bahwa keberadaan gedung tersebut sebagai sampel penelitian cukup memadai, karena gedung berada di pusat kota Jakarta, tepatnya di jalan Cikini Raya nomor 84-86, kawasan Menteng, hal itu sangat memudahkan bagi peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan terhadap penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode pendekatan hukum empiris yaitu dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan, sehingga data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara terstruktur dan kuesioner,serta studi dokumentasi. Penelitian mengenai Kajian Perjanjian Sewa-menyewa Ruang Perkantoran Yang Di Kelola Oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya, antara pengelola dengan pihak penyewa ruang perkantoran menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif kualitatif, yang memberikan suatu uraian, ungkapan maupun gambaran atas data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian ini untuk kemudian dianalisa berdasarkan apa yang dinyatakan dari hasil wawancara dan data kepustakaan serta semua unsur-unsur yang berhubungan dengan perjanjian sewa-menyewa ruang perkantoran yang di kelola oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya, data itu disusun secara sitematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfifkir induktif yaitu hal-hal yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian di indentifikasikan, bahwa penyediaan pemukiman dan perumahan, baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat untuk melakukan kegiatan usaha, merupakan permasalahan yang di hadapi oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pemilihan Gedung Cik’s sebagai tempat untuk melakukan usaha karena gedung tesebut merupakan gedung milik pemerintah, dengan harapan bahwa harga sewa akan jauh lebih murah dibanding gedung milik swasta, demikian juga untuk memperoleh pinjaman dana, akan jauh lebih mudah, baik sebagai tambahan modal kerja maupun sebagai modal investasi, selain akan memperoleh pembinaan dari isntansi terkait. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa ruang perkantoran, ada ketentuan yang wajib diterima oleh para penyewa dengan Klausula Wajib, namun ada kesadaran dari para pihak untuk menghormati perjanjian sebagai undang-undang. Pemutusan kontrak yang terjadi karena penyewa tidak sanggup membayar sewa dan jasa pelayanan yang dianggap terlalu tinggi yang tidak sebanding dengan hasil yang diterima. Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa, umumnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan berdasarkan kesadaran dan pertimbangan akal sehat oleh kedua belah pihak.