TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN DALAM MENGATASI KREDIT MACET (Studi Kasus Perkara No.580/Pdt.G/1998/PN Jkt.Pst.) ( JURIDICAL STUDY OF RESPONSIBILITY RIGHTS CERTIFICATE EXECUTORIAL POWER IN OVERCOMING STAGNANT CREDIT (Case Study of Dispute No.580/Pdt.G/1998/PN Jkt.Pst.)

Abstract

Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur cidera janji. Hal tersebut diwujudkan dengan disediakannya cara-cara pelaksanaan eksekusi yang lebih mudah daripada melalui gugatan seperti perkara perdata biasa. Namun dalam prakteknya banyak terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan dari hak eksekutorial yang terdapat pada Hak Tanggungan. Sebagai contoh adalah kasus putusan Pengadilan Negeri nomor: 580/PDT.G/1998/PN.JKT.PST. Dalam kasus tersebut pihak yang berutang melakukan bantahan kepada Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atas eksekusi yang akan dilakukan oleh pihak yang berpiutang atau kreditur. Dengan adanya bantahan tersebut maka pihak kreditur yang piutangnya telah dijamin dengan Hak Tanggungan, tertunda dalam melaksanakan hak sesuai peraturan tentang Hak Tanggungan yaitu hak eksekutorial. Dalam penelitian ini akan dibahas tentang kekuatan eksekutorial dari sertipikat Hak Tanggungan dalam pemenuhan hak-hak para pihak yang terikat dalam jaminan dengan Hak Tanggungan serta prosedur dan kekuatan eksekutorial dari sertipikat Hak Tanggungan dalam pemenuhan hak-hak para pihak sudah terpenuhi dalam proses Eksekusi Hak Tanggungan pada putusan Pengadilan Negeri Nomor: 580/PDT.G/1998/ PN.JKT.PST. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, data diperoleh, melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sebagai penguat. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan, Undang-Undang Hak Tanggungan telah memberikan kekuatan eksekutorial yang besar kepada sertifikat Hak Tanggungan, yaitu dengan dicantumkannya irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga kedudukan dari sertifikat Hak Tanggungan sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun cara untuk melaksanakan kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh sertifikat Hak Tanggungan dilakukan melalui dua cara yaitu eksekusi langsung yang didasarkan pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dan eksekusi melalui titel eksekutorial yang diatur dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan dan pada kasus putusan Pengadilan Negeri nomor: 580/PDT.G/1998/PN.JKT. PST., prosedur dan kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh Hak Tanggungan telah dijalankan sesuai dengan aturan eksekusi Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang- Undang Hak Tanggungan. Sehingga pemenuhan hak-hak para pihak juga terlaksana dengan baik. One character of strong Responsibility Rights is easy and certain in the enforcement of its execution, if the creditor fails to fulfill its obligation. That case is realized by the preparation of the way of execution enforcement that is easier comparing through sues such as ordinary civil disputes. But in its practicing there are lots of constraints in the enforcement of executorial rights consisted in Responsibility Rights. As an example is the case of the Verdict of District Justice number: 580/PDT.G/1998/PN.JKT.PST. In that case the debtors conduct protests to District Justice that is District Justice of Central Jakarta, for the execution that will be enforced by the creditors parties. By the existance of the protests, hence the creditors parties whereas its receivalbes has been guaranted by Responsibility Rights, is postponed in the enforcement of rights in according to the regulation of Responsibility Rights that is executorial rights. In this research, it will be discussed about the power of executorial of Responsibility Rights certificate in fulfilling the rights of the parties bounded in the collateral with Responsibility Rights and its procedure and the executorial power of the Resonsibility Rights Certificate in the fulfilling the rights of the parties have been fulfilled in the process of Responsibility Rights Execution on the Verdict of District Justice Number: 580/PDT.G/1998/ PN.JKT.PST. This research is analytical descriptive with normative juridical approach data gathered through literature and field researches as the support. Then data are analyzed qualitatively. From the result of this research it is concluded, that Responsibility Rights Law have given large executorial power to Responsibility Rights Certificate, that is by mentioning the paragraph which says “For the Sake of Justice Based on God Almighty”, that the posistion of the Responsibility Rights certificate is equal to the Verdict of Justice that has the permanent legal power. The way to conduct executorial power owned by Responsibility Rights certificate conducted in two ways they are, direct execution based on the stipulation of Article 6 Responsibility Rights Law and the execution through executorial title arranged in article 20 paragraph (1) Responsibility Rights Law and on the case verdict of District Justice number: 580/PDT.G/1998/PN.JKT. PST., executorial procedure and power owned by Responsibility Rights have been done in according to execution procedure of Responsibility Rights. Therefore the fulfillment of the parties are also enforced accordingly.