TINJAUAN ASPEK HUKUM ADMNISTRASI DALAM PELAKSANAAN OTORITAS BUPATI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH UNTUK MENENTUKAN ARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Abstract

Dalam praktik, kebijakan desentralisasi baru ini memunculkan banyak masalah kewenangan antar pusat-daerah-desa, hubungan pusat daerah-desa, hubungan antara provinsi dengan kabupaten/kota dan desa, hubungan antara kabupaten dan desa, kepegawaian, perimbangan keuangan, pelayanan publik, kedudukan, peran, dan fungsi DPRD, hubungan DPRD dengan masyarakat, pembinaan dan pengawasan, dan kedudukan serta peran masyarakat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewenangan pemerintahan menjadi masalah dan sengketa antara pemerintahan daerah dan pusat. Pengertian kewenangan, sumber kewenangn, kewenangan pemerintahan, pemilik kewenangan pemerintahan, cara penyerahan kewenangan pemerintahan, dan model pembagian kewenangan pemerintahan menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya dalam pelaksanaan otoritas lembaga legislatif dan eksekutif daerah untuk menentukan arah dalam perencanaan pembangunan dengan lokasi penelitian adalah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini bersifat sebagai penelitian deskriptif analistis, yaitu menggambarkan aspek hukum Tinjauan Aspek Hukum Administrasi Dalam Pelaksanaan Otoritas Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Menentukan Arah Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bintan, yang pada akhirnya dapat dibuat suatu deskripsi terhadap hasil penelitian yang dilakukan dan memberikan analisis. Teknik pengumpulan data yang penulis tentukan: studi kepustakaan dan studi dokumentasi.Tehnik analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data normatif. Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Otoritas Kebijakan Pemerintah Daerah dan DPRD Dalam Merencanakan Pembangunan Di Kabupaten Bintan terdiri dari arah dan kebijakan otonomi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah,; Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkuat Basis Perekonomian Daerah dengan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk meningkatkan anggaran Belanja Pemerintah; Daerah, Perencanaan Strategik Untuk Menentukan Arah dan Kebijakan Pembangunan Yang Berorientasi Publik, bahwa pemerintah harus lebih peka dengan apa yang ada di masyarakat dengan memperbaiki kinerja pemerintah untuk memberikan hasil yang optimal pada masyarakat. Kontradiksi yang terjadi pada kebijakan antara pemerintah dengan DPRD, terdapat perbedaan antara kebijakan yang disetujui oleh DPRD dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan laporan pemeriksaan keuangan. Adanya kendala yang menghalangi rencana pembangunan pemerintah Bintan yaitu pengelolaan keuangan v daerah yang berorientasi pada public dan pemberdayaan masyarakat yang kurang optimal. Untuk mewujudkan rencana pembangunan yang optimal maka Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah:1) Walaupun telah dilaksanakan fungsi pemerintahan yang benar berdasarkan pada ketetapan pemerintah dan aturan dasar dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004, namun pada kenyataannya pelaksanaan kebijakan dilapangan, masih saja berbasis pada kepentingan sepihak dari golongan atau kubu tertentu, sehingga terkadang mutu dan jalannya kebijakan tersebut diluar dari apa yang diinginkan oleh masyarakat; 2) Untuk mengatasi kendala yang biasa terjadi dan mempengaruhi pola penerapan kebijakan oleh pihak-pihak di Kabupaten Bintan selaku kabupaten termuda di Negara ini, maka diperlukan usaha-usaha yang kompleks dari lembaga masyarakat guna mengontrol kerja yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Bintan dan sekaligus mengantisipasi kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Bintan khususnya pada usaha-usaha untuk memenangkan kepentingan yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat Kabupaten Bintan; 3) Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat hendaknya diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat hendaknya benar-benar diperhatikan oleh DPRD dalam pembentukan suatu Peraturan daerah; 4) Dampak dari sistem yang selama ini kita anut menyebabkan Pemerintah Daerah tidak responsif dan kurang peka terhadap aspirasi masyarakat daerah. Banyak proyek pembangunan daerah yang tidak menghiraukan manfaat yang dirasakan masyarakat, karena beberapa proyek merupakan proyek titipan yang sarat dengan petunjuk dan arahan dari Pemerintah Pusat. In practice, the policy of this new decentralisation showed many problems of the authority between centre-area-village, central relations area-village, relations between the province and the regency/the city and the village, relations between the regency and the village, the civil service, the balance of finance, the public's service, the position, the role, and the DPRD function, DPRD relations and the community, the management and the supervision, and the position as well as the role of the community in the implementation system of the government of the area. The authority of the government became the problem and the dispute between the government of the area and the centre. The understanding of the authority, the source kewenangn, the authority of the government, the owner of the authority of the government, the surrender method of the authority of the government, and the distribution model of the authority of the government according to No. UU 32 in 2004 about the Government of the Area. The method that the researcher used in this research was the juridical research method normative, the legal research that studied the law was written from various aspects, that is the aspect of the theory, the history, philosophy, the comparison, the structure and the composition, the scope and material, consistency, the explanation of the public and the article for the sake of the article, the formality and the binding strength of a UU, as well as the legal language that were used, but did not study the aspect of the application or his implementation in the implementation of the authority of the legislative agency and the regional executive to determine the direction in development planning with the location of the research was the Regency of Bintan Provinsi Kepulauan Riau. This research was as the descriptive research analistis, that is depicting the aspect of the Analysis law of the Aspect of the Administrasi Dalam Pelaksanaan Law of Regent's Authority and People's Representative Council Daerah Untuk Menentukan Arah Dalam Perencanaan Pembangunan in the Bintan Regency, that in the long run could be made by a description towards results of the research that was carried out and gave the analysis. Technically the data collection that the writer determined: the study of the bibliography and the study dokumentasi.Tehnik the analysis of the data in this research used the analysis technique of the normative data. Results of the research that the Implementation of the Authority of the policy of the Regional Government and DPRD Dalam Merencanakan Pembangunan Di Kabupaten Bintan consisted of the direction and the policy of autonomy of the area that berpedoman in No. regulations 32 in 2004 about Autonomy of the Area and No. regulations 33 in 2004 about the Balance of Finance Antara Pemerintah of the Centre and the Area,; Autonomy of the Sebagai Upaya Memperkuat Basis Area of the Economy of the Area by maximising available resources in the area to increase the budget of the Government; the Area, Perencanaan Strategik Untuk Menentukan Arah and the policy of the Yang Berorientasi Publik Development, that the government must be more sensitive with what available in the community by improving the achievement of the government to give results that were optimal to the community. The contradiction that happened in the policy between the vii government to DPRD, was received by the difference between the policy that was agreed to by DPRD and the policy that was carried out by the government was based on the report on the audit.The existence of the hindrance that obstructed the development plan of the Bintan government that is the management of regional finance that was oriented in public and empowerment of the not more optimal community. To bring about the optimal development plan then the Regional Government and Delegation's Council Daerah:1) Although being carried out by the function of the true government be based on in the government stipulation and the basic rule in No regulations 32 in 2004, but in fact the implementation of the policy dilapangan, still based in the unilateral interests from the group or the certain fortification, so as occasionally the quality and the running of this policy outside from what was wanted by the community;2) To overcome the normal hindrance happened and affected the pattern of the application of the policy by sides in the Bintan Regency as the youngest regency in this Country, then was needed by efforts that were complex from the community's agency in order to controls the work that was carried out by the Kabupaten Bintan Regional Government and at the same time anticipating the policy that was dismissed by DPRD Kabupaten Bintan especially in efforts to win the interests that could cause the loss for the Bintan Regency community; 3) forms of the community's participation were preferably arranged clearly in the legislation regulation and the community's participation preferably really was paid attention to by DPRD in the formation of a regional Regulation; 4) the Impact of the system that uptil now was followed by us caused the Regional Government to be unresponsive and not all that was sensitive to the aspirations of the regional community. Many development projects of the area that did not heed the benefit that was felt by the community, because several projects were the entrusted goods project that the draught with the guidance and the directive from the Government of the Centre.