PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA (Trafficking in Persons)

Abstract

Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban perdagangan manusia (trafficking in persons). Latar belakang yang digunakan adalah adanya penilaian yang mengelompokkan Indonesia dalam kategori Tier-3 dalam penanganan perdagangan manusia oleh dunia Internasional. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Berbagai kebijakan (policy) yang dibuat pemerintah berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pada dasarnya kebijakan yang dibuat relatif komprehensif, mulai dari Undang-undang dasar 1945 hingga peraturanperaturan di bawahnya. Analisa yang dilakukan adalah mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban perdagangan manusia saat ini yang diberikan oleh beberapa Undang- Undang seperti KUHP, Undang-Undang Perdagangan Orang, maupun Undang-Undang Perlindungan Saksi. Perlindungan korban perdagangan manusia di masa yang akan datang diberikan oleh Rancangan KUHP yang disusun pada 2005. Dalam thesis ini juga dibahas mengenai upaya Polri dalam menanggulangi kejahatan perdagangan manusia sebagai salah satu upaya perlindungan hukum kepada korban perdagangan manusia. Dalam pembahasan tesis ini, fenomena yang ada pada latar belakang masalah akan dipadukan dengan kepustakaan konseptual dan kerangka berpikir yang dikembangkan. Untuk mendapatkan data di lapangan, dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Thesis ini menggunakan teknik penelitian kualitatif. Cara yang digunakan untuk melakukan penelitian kualitatif adalah dengan melakukan observasi (pengamatan), wawancara serta metode komparatif atau perbandingan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di luar negeri. Dapat disimpulkan, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban perdagangan manusia saat ini masih dirasakan kurang efektif. Hal ini terlihat dari sangat jarangnya pidana yang berat yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku perdagangan manusia. Belum adanya sanksi berupa ganti rugi terhadap pelaku perdagangan manusia juga menambah adanya rasa ketidak adilan pada korban perdagangan manusia yang telah menderita baik secara fisik, mental, maupun ekonomi. Upaya Polri yang dilakukan dalam rangka menanggulangi perdagangan manusia sebagai bentuk pencegahan untuk menjadi korban, dilakukan dengan cara pre-emtif, preventif, represif dan rehabilitatif. Dimasa yang akan datang, dengan disusunnya RUU KUHP diharapkan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap korban perdagangan manusia, baik secara abstrak maupun konkret. Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia dimasa yang akan datang, hendaknya juga ditempuh dengan memperhatikan berbagai kebijakan atau standar internasional yang antara lain dapat diambil dari bahan komparasi di Belanda, Inggris, Thailand, dan Filipina. This Thesis discussed about law protection toward women and children of human trafficking (Trafficking in Persons) victims. The background that used is judgement grouped Indonesia into Tier 3 category in handling human trafficking by international. The victims that trafficked are not only for prostitution or other form of sexual exploitation but also include other exploitation, for example force labour, slavery, or other similar slavery practice. Various policy that made by government are related to women and children protection, basicly the policy that made were relatively comprehensive, begin from Constitution of 1945 to other regulation below it. The analized is about law protection toward women and children of human trafficking victims in the present, which is given by several Law such as Penal Code, Human Trafficking Act, and Witness Protection Act. In the future, law protecton given by Penal Code Bill, which is in this thesis use Draft II-2005 Penal Code Bill. In this thesis also discuss the Indonesian National Police (INP) effort to eliminate human trafficking. In this thesis discussion, the phenomenon in background of problem will combine with conceptual literrature and brain scheme that developed by writer. To get data from field, writer do research by using juridist and sociologist approach. Writer do the qualitative research technique. The methods used by writer to do the research were observation, interview, and comparative methode or comparison with regulation and law that valid abroad. The conclution is, law protection toward women and children of human traffickig victims in present is still ineffective. It seen from the rarely of heavy criminal sentences that given by judges to traffickers. The unvailable sanction such as compensation againts traffickers also increase injustice to the victims of human trafficking that suffered phisically, mentally and economically. INP effort to eliminate human trafficking as a form to prevent for being victims, conducted in pre-emtive, preventive, represive and rehabilitative methode. In the future, by the composed of penal code bill, hopefully will give better protection to human trafficking victims in abstractly and concretly. Law Protection toward woman and children in the future, hopefully pay attention to international policy or standard which is taken for example from Netherlands, United Kingdom, Thailand and Philiphine.