PERANAN PPAT DALAM PENETAPAN NPOP BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA SEMARANG

Abstract

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjujung tinggi hak dan kewajiban setiap orang oleh karena itu menempatan perpajakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotongroyongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan. Salah satu tolok ukur dari keberhasilan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi negara tersebut, dan kebijakan yang sangat penting yang dilakukan oleh pemerintah sebagai stabilisator perekonomian adalah dengan kebijakan fiskal. Hal ini diwarnai dengan terjadinya beberapa kali reformasi perpajakan (tax reform) di Indonesia, yaitu pada tahun 1983, 1994 / 1997 dan 2000. Pada tax reform yang ketiga pada tahun 2000 peraturan perundang-undangan perpajakan yang diberlakukan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. . Dengan adanya ketentuan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengajukan permasalahkan “Peranan PPAT Dalam Penetapan NPOP BPHTB di Kota Semarang" Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriftif analitis, melalui pengumpulan data primer dan skunder. Pendekatan dengan metode ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan peraturan-peraturan/teori-teori perpajakan yang ada, terutama yang berhubungan dengan ketentuan Penetapan NPOP BPHTB Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Di Kota Semarang. Peranan PPAT/Notaris dalam Penetapan NPOP BPHTB Di Kota Semarang dapat dilakukan lewat sikap proaktif dari PPAT/Notaris dalam menggali informasi mengenai transaksi riil dari para pihak dan membandingkan dengan teori Pendekatan Nilai,guna mendekatkan transaksi riil dengan pengakuann para pihak, disamping itu informasi lewat teori pendekatan nilai terbuka secara umum dan mudah diperoleh. Sedangkan Penetapan NPOP BPHTB Kota Semarang ditetapkan berdasarkan SK.Kakanwil berdasar atas usulan dari Pemerintah Kota Semarang. Sedangkan peranan PPAT/Notaris dalam intensifikasi pemungutan BPHTB sudah cukup maksimal, terbukti dengan lebih besarnya pemungutan peningkatan dalam peningkatan tersebut seperti keinginan kantor pelayanan PBB Semarang belum dapat terwujud secara maksimal dikarenakan sistem self assessment yang menyebabkan sulit mengkontrol laporan transaksi yang sebenarnya, untuk itu masih diperlukan kesadaran hukum baik para pihak yang bertransaksi maupun oleh PPAT / Notaris. State of Republic Of Indonesia is a state controlled by law base on Pancasila and Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 which acknowledge rights and obligations everyone as the citizens. Therefore the state puts the tax as one of source of acceptance of state that represent manifestation of political obligation to particpate in development fund. One of the measuring rods of a country economic succesfulness is its economic growth and also its government important policy as the economic stabilizer that is its fiscal policy. It vindicated by several times of tax reforms that happened in Indonesia in 1983, 1994 / 1997 and 2000. One of the tax rules and regulations which was used by the third tax reform was Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 about Perubahan Atas (The Changes) on Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 about Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Tax For Having the Right on Land and Building). Considering the regulation, the writer was interested to conduct a research by analysing the problem about role of PPAT in the establishment of NPOP BPHTB in Semarang City. In conducting this research, consist of primary and secondary data the research is analysed by using juridical empirical methods with analytical descriftif spesification. By using the method, the writer hoped to be able to know the implementation of tax rules and regulations / theories, especially the ones which have relation with the regulation in the establishment of NPOP BPHTB Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 about Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 1997 about Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan The role of PPAT / Notaris in the establishment of NPOP BPHTB can be done through attitude proaktif from PPAT / Notaris in getting information about real transaction from the parties and compare with Approach Theory of Nilai,Guna in order to draw near real transaction by confession of the parties. In addition, information through theory of value approach opened in general and easy go. While role PPAT/NOTARIS in collection BPHTB intensification have achieve result maximal enough, proven with interest the level of improvement collection in the improvement like desire of the office PBB Semarang is not yet existed maximally because of system self assessment cause difficulty in controlling transaction report. There fore that still need a good sense of justice of the parties transacting and also by that PPAT / Notaris.