PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG GADAI ATAS BENDA GADAI MILIK PIHAK KE- III (TIGA) DI PERUM PEGADAIAN KOTA MALANG

Abstract

Pawnshop public company one of the institution perkreditan that stay in treasury department environment, because perum pawnshop publik ownwrship corporation (bumn), only that conduct loan canalization on the basis of lien. pawnshop at first formed government office then with pp. no. 9 year 1969 the status are changed to be to company government offices (perjan) pawnshop. and to increase efectyfity and productivity, so with pp no. 10 year pawnshop public company one of the institution of credit that stay in treasury department environment, because perum pawnshop public ownership corporation (bumn), only that conduct loan canalization on the basis of pawning law. The used research method in this research was the juridical-empirical method, which is a legal research using existing factual approaches by conducting observation and research at the site and then it is studied and observed based on the related law and order as the reference to solve problems. The used data were primary data, which were the data collected directly from the site by using questionnaires and Interviews, and also secondary data in form of a literature study. The used data analysis was the qualitative analysis. In which, its process of drawing conclusion is conducted deductively. The obtained research results are : 1). Guaranty mortgages towards another person property goods at Pawn Shop of Malang: a) when does thing mortgage to be third party property, during knows and permission the owner, so there is no problem. b) When does thing mortgage to be stolen thing if stolen thing, so owner can ask to return pledge without having to pay debtor debt during holder mortgages has good faith. agreement mortgages valid. 2) Completion obstacles on debtor wanprestasi, when does pledge (thing mortgage) side property ke- iii (three) when in execution, obvious there claim from side to three so that done by creditor by using rule from Article 582 of Civil Law Code. Perusahaan umum pegadaian adalah salah satu dari lembaga perkreditan yang berada dalam lingkungan Departemen Keuangan, sebab Perum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), satu-satunya yang menyelenggarakan penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Pegadaian semula berbentuk Jawatan kemudian dengan PP. No. 9 Tahun 1969 statusnya diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian. Dan untuk meningkatkan efektifitas dan produktivas, maka dengan PP No. 10 Tahun Perusahaan umum pegadaian adalah salah satu dari lembaga perkreditan yang berada dalam lingkungan Departemen Keuangan, sebab Perum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), satu-satunya yang menyelenggarakan penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh : 1). Penjaminan gadai terhadap barang milik orang lain di Perum Pegadaian Cabang Kota Malang adalah: a) apabila benda gadai merupakan milik pihak ketiga, selama sepengetahuan dan seijin pemiliknya, maka tidak ada masalah. b) apabila benda gadai merupakan benda curian Jika benda curian, maka pemilik dapat meminta kembali barang yang digadaikan tersebut tanpa harus membayar hutang debitor selama pemegang gadai memiliki itikad baik. Perjanjian gadai adalah sah. 2) Kendala-kendala penyelesaian atas debitor yang wanprestasi, apabila barang yang digadaikan (benda gadai) milik pihak ke- III (tiga) adalah apabila dalam pelaksanaan eksekusi, ternyata ada klaim dari pihak ke tiga maka yang dilakukan oleh kreditur adalah dengan menggunakan ketentuan dari Pasal 582 KUH Perdata