PELAKSANAAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH YANG DI MOHONKAN PENINGKATAN DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Abstract

The implementation of the loading of security right on the land that pleaded for by the increase from building rights to proprietary rights in the Special District Capital City of Jakarta was interesting matter to be studied because in its practice there's so many unavailable matters in the theory. That's why the writer will make a research about how the law will take a result from the change in building rights into proprietary rights for the bank as creditor and how the protection for creditor whom the object of their guarantee was loaded by the security right pleaded for by the increase from building rights to proprietary rights by the debtor. The approach method used in this research was juridically empirical approach method. The juridical empirical approach is a method or procedure that used to solve the problem by researching the secondary data available first, and then afterwards followed by researching the primary data on the field (results of the research on the field). From the results of the writer's research is that as a result of the law from the change in building rights into proprietary rights for the bank was that its security right removed (fell), based on the article 18 verse (1) letter d UUHT. as the protection for the bank as creditor that the object of its guarantee was loaded by the security right pleaded for by the increase from building rights to proprietary rights by the debtor, then the bank as creditor could do with several methods, that is: the debtor must give the collateral replacement that has the same balanced value with the collateral value that processed by the increase of right, the account of the debtor temporarily blocked as much as the value of the collateral that pleaded for the increase of right until the new security right set back and for the very good debtor (first-rate) was given the media through the Power of Attorney Placed the Security Right in certain amount of time. Pelaksanaan Pembebanan Hak Tanggungan atas tanah yang dimohonkan peningkatan dari hak guna bangunan menjadi hak milik di Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan hal yang menarik untuk dikaji karena dalam prakteknya banyak hal-hal yang tidak ada dalam teori. Untuk itu penulis akan meneliti bagaimana akibat hukum dari perubahan hak guna bangunan menjadi hak milik bagi bank selaku kreditur dan bagaimana perlindungan terhadap kreditur yang obyek jaminannya telah dibebani hak tanggungan dimohonkan peningkatan dari hak guna bangunan menjadi hak milik oleh debitur. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan (hasil penelitian di lapangan). Dari hasil penelitian penulis bahwa akibat hukum dari perubahan hak guna bangunan menjadi hak milik bagi bank adalah hak tanggungannya hapus (gugur), berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf d UUHT. Sebagai perlindungan bagi bank selaku kreditur yang obyek jaminannya telah dibebani Hak Tanggungan dimohonkan peningkatan dari hak guna bangunan menjadi hak milik oleh debitur, maka bank selaku kreditur dapat melakukan dengan beberapa cara, yaitu : debitur harus memberikan agunan pengganti yang nilainya seimbang dengan nilai agunan yang diproses peningkatan hak, rekening debitur sementara diblokir sebesar nilai agunan yang dimohonkan peningkatan hak sampai terpasangnya kembali hak tanggungan baru dan untuk debitur yang sangat baik (prima) diberi media lewat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan jangka waktu tertentu.