KEBIJAKAN NETRALITAS POLITIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Abstract

Sejak turunnya rezim Orde Baru, pemerintah melaksanakan reformasi di segala bidang. Reformasi bidang politik ditandai dengan lahirnya sistem multi partai, Reformasi bidang pemerintahan dengan menerapkan kebijakan netralitas politik yang melarang PNS menjadi anggota partai politik. Sementara reformasi bidang hukum dan ketatanegaraan dengan melakukan amandemen atas UUD 1945. Isu penting dalam amandemen UUD 1945 adalah dimasukkannya pasal-pasal baru tentang hak asasi manusia dan adanya mekanisme pengujian UU terhadap UUD (Judicial Review). Dengan pengaturan HAM dalam UUD 1945 maka konsep netralitas politik PNS perlu dikaji kembali dalam rangka perlindungan hak berserikat bagi PNS sebagai hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Penelitian mengenai sinkronisasi peraturan perundang-undangan dilakukan dengan pokok permasalahan : (1) apa latar belakang kebijakan netralitas politik PNS dalam Undang-undang pokok Kepegawaian ; (2) bagaimana perkembangan keanggotaan PNS dalam partai politik berdasarkan perubahan sistem politik? (3) bagaimana kebijakan netralitas politik PNS ditinjau dari aspek perlindungan hak asasi manusia? Manfaatnya diharapkan dapat menambah pemahaman tentang konsepsi HAM dan demokrasi, serta membuka wacana baru bagi pengembangan manajemen kepegawaian. Dengan menggunakan metode pendekatan normatif-empiris, penelitian dilakukan terhadap latar belakang atau argumentasi hukum (ratio legis) dari kebijakan netralitas politik PNS dan karakter produk hukum serta perkembangan sistem politik yang mempengaruhi kebijakan netralitas politik PNS. Data utama berupa catatan mengenai proses pembentukan kebijakan netralitas politik PNS dan catatan sejarah dari buku-buku literatur serta refrensi digital dari internet. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) konsep kebijakan netralitas politik PNS tidak konsisten dengan latar belakang pembentukannya; (2) Keanggotaan PNS dalam parpol mengalami tarik ulur seiring perubahan sistem politik dari demokratis ke otoriter dan sebaliknya, di mana sistem politik pada era reformasi yang diasumsikan demokratis, ternyata ada larangan keanggotaan PNS dalam parpol menunjukkan karakter elitis/konservatif. (3) kebijakan netralitas politik PNS merupakan pembatasan HAM yang secara formalitas-prosedural sah, tetapi perlu dipertanyakan keabsahan esensinya apakah sesuai dengan kriteria pembatasan menurut UUD 1945, sehingga tidak mengarah pada pergeseran konsep negara hukum (rechstaat) menjadi negara undang-undang. Untuk itu disarankan bahwa guna mewujudkan netralitas politik PNS tanpa mengurangi hak konstitusionalnya, perlu menghapus larangan keanggotaan PNS dalam parpol dengan menerapkan mekanisme pengawasan, dan perlu memutus intervensi pejabat politik dalam pembinaan karier PNS, dengan memisahkan dengan tegas jabatan politis dengan jabatan karier dalam sistem pembinaan karier PNS. Since descending of Orde Baru Regime, the government carried out reformation in all section. Politics reformation seemed creating multiparty system. Goverment reformation with policy of neutrality which forbid Civil Servants to be member of politic parties. For a while, law and constitution doing amandement of UUD 1945. The important issue in amandement of UUD 1945 were new chapters about Human Rights and available of law examination mechanism toward Law of Constitution (Judicial Review). Policy of Human Rights in UUD 1945 so concept of Civil Servants Politics Neutrality needed to review for united rights protection for Civil Servants as constitutional rights is guaranted by UUD 1945. The research concerns relation policy of law is done with the main issue : (1) what’s the reasons of the Policy of Civil Servant Politics Neutrality? ; (2) how about growth of member of Civil Servant in politic parties beside growth of politic system?; (3) how about the Policy of Civil Servant Politics Neutrality is be reviewed from Human Rights protection aspect? It benefids is hoped can increase understanding of Human Rights and Democration conception, and opening new view for personal management development. Using normative-empirical method, the research is done toward reason or law argumentation (ratio legis) of Policy of Civil Servants Politic Neutrality. The main file as note concern creation process of Policy of Civil Servants Politics Neutrality and history from literature of book and alive digital reference from internet. Then files are analized by descriptively, qualitative and philosophy. The researdh result, it can be found that : (1) Concept of Policy of Civil Servants Neutrality isn’t consist with reasons of built itself ; (2) member of Civil Servant in politics party experience pull and loose be companion the change of politic system, there was the political system on Reformation era that be assumpt democratic, realize be able forbid of Civil Servants member of politic parties that indicate conservatively character ; (3) Policy of Civil Servant Neutrality is limitation for Civil Servant constitutional rights by formalively procedural is legal, but needed be asked legality of essential what its consist by limitation criteria on UUD 1945, so not move the rule of law (rechstaat) concept to be rule of policy. For that it is suggested that for can be shaped neutrality of Civil Servants, without decrease their constitutional rights, it is needed remove the forbid Civil Servants to be member of politic parties with the control mechanism, and to cut intervention of politic leaders, with separates by descipline politic job and career job in career learning,