EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN (SUATU STUDI DI PD BPR BKK BANJARHARJO KABUPATEN BREBES)

Abstract

Dalam memberikan kredit kepada debitor, PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes (BPR), menggunakan jaminan fidusia, tetapi jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga BPR tidak mempunyai hak preferen. Pada saat debitor cidera janji dalam hal ini terjadi kredit macet, dalam rangka eksekusi, BPR BKK Banjarharjo melakukan penyitaan terhadap benda jaminan. Penyitaan tersebut dilakukan langsung oleh pihak BPR BKK Banjarharjo sendiri tanpa melalui pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan penyitaan yang dilakukan oleh PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes dan untuk mengetahui cara eksekusi benda jaminan fidusia tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Tempat penulis melakukan penelitian adalah PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes, sedangkan responden dalam penelitian ini adalah Direktur PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan responden dan data sekunder diperoleh studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPR melakukan pengambilan benda jaminan fidusia secara paksa dari tangan debitor, pengambilan benda secara paksa tersebut dilakukan sendiri oleh pihak BPR. Setelah dilakukan pengambilan benda jaminan BPR mengeksekusi benda jaminan tersebut dengan cara penjualan di bawah tangan. Penyitaan dan eksekusi tersebut tidak sah karena jaminan fidusia tidak didaftarkan sehingga BPR tidak memperoleh hak preferen. BPR tidak dapat menggunakan cara eksekusi yang telah ditentukan oleh Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia apabila debitor wanprestasi, BPR harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, namun karena penjualan di bawah tangan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan antara BPR dan debitor,maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Penulis menyarankan kepada PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes sebaiknya mendaftarkan semua jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia karena dengan didaftarkannya jaminan fidusia tersebut akan lebih menjamin hak PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes atas benda jaminan dan akan memberikan hak preference kepadanya. In giving guarantee to the debitor, PD BPR BKK Banjarharjo sub- Province Brebes (BPR) using fidusia guarantee, but this guarantee was not registered in fidusia registered office, consequently BPR have no preferen right. While debitor breaking the promise or credit stuck, in term of execute, BPR Banjarharjo confiscate the guarantee. The confiscating directly done by BP BKK without the court of justice. Purpose of this research were to study about the legality the confiscating done by PD BPR BKK Banjarharjo Brebes and to know the procedure of the executing those fidusia guarantee. The approach method using is empirical yuridis. This study located at PD BPR BKK Bandarharjo sub-province Brebes, whether the respondent in this research were Director of PD BPR BKK Bandarharjo sub-Province Brebes. The primary data reach by interviewing respondent, while second data reach by library research. The result of this study show that BPR confiscate the fidusia guarantee from debitor, this confiscating done by the BPR himself. After confiscate, BPR then execute the guarantee goods by sold underhand. The process of confiscating and executing were not legal because the fidusia guarantee were not registered so that BPD did not have preferen right. BPR did not use the executing procedure that was determined by section 29 fidusia guarantee law while the debitur got the credit stuck, BPR should raising the claim to the district court. The writers suggest to PD BPR BKK Bandarharjo Brebes to registered the fidusia guarantee goods to get the legality of the owning the guarantee goods and also the get the preference right.