KEBIJAKAN NONPENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG)

Abstract

Politik Kriminal sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana nonpenal. Mengingat keterbatasan/kelemahan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi korupsi, kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi tidak bisa hanya menggunakan sarana penal tetapi juga menggunakan sarana nonpenal. Apabila dilihat dari perspektif politik kriminal secara makro, kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana merupakan kebijakan yang paling strategis. Hal ini disebabkan karena upaya nonpenal lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Sasaran utama kebijakan nonpenal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (a) gejala tindak pidana korupsi di Kota Semarang; (b) faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana korupsi di Kota Semarang; (c) relevansi upaya nonpenal sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kriminologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data primer maupun data sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara bebas terpimpin, studi pustakan dan dokumentasi. Penentuan responden dilakukan dengan cara puporsive. Data yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif. Penelitian menghasilkan kesimpulan: (a) tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Semarang bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun, perkiraan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan bersifat fluktuatif, pelakunya merupakan “white-collar”, berpendidikan serta memiliki umur bervariasi antara 30 hingga 60 tahun; (b) Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di Kota Semarang adalah pengaruh lingkungan, kesempatan, dan keinginan memperoleh uang dengan cara yang mudah/singkat; (c) Ketiga faktor tersebut hanya dapat ditanggulangi melalui upaya nonpenal, yaitu melalui menciptakan iklim lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya moral atau etika yang tinggi di lingkungan professional, sistem checks and balances, dan meningkatkan standar moral para professional. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah (a) proses perekrutan pegawai atau kader politik tidak hanya terfokus pada keahlian dan kepandaian tetapi juga segi moral dan akhlaknya serta proses pengajaran di lingkungan pendidikan tidak hanya terfokus pada bagaimana membentuk pribadi-pribadi yang memiliki keahlian dan kepandaian tetapi juga berakhlak dan bermoral yang baik; (b) Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Kota Semarang juga harus terfokus pada upaya untuk menghilangkan faktor-faktor penyebabnya; (c) Kebijakan yang integral melalui upaya penal dan nonpenal harus dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi di Kota Semarang karena keduanya saling melengkapi dalam usaha untuk menanggulangi korupsi. Criminal Policy as society rational efforts in coping with crime operationally can be done whether by penal facility or nonpenal facility. Considering the limitation/weaknesses of crime law ability in coping with corruption, the policy of against corruption crime cannot only use the penal facility but also the non penal facility. If it is seen from macro Criminal Policy perspective, the corruption prevention policy by using non penal facility is the most strategic policy. It is because the effort of non penal is likely act as prevention action toward the happening of corruption. The main objective of non penal policy is to handle and eliminate the conducive factors that cause corruption. The purpose of this research is in order to know (a) the tendencies of corruption in Semarang City, (b) factors that forms the background that cause corruption in Semarang City, and (c) relevance of non penal effort as the effort of against corruption in Semarang City. This research is done by criminologic approach with specification of analytic descriptive research. Primary data and secondary data is gathered by guided free interview technique, study of literature and documentation. The determination of respondent is done purposively. The datas that have been gathered are analyzed qualitatively and quantitatively. The research result conclusion: (a) corruption crimes that happen in Semarang City is fluctuative year to year, the estimation of the country financial loss which is emerged is fluctuative, the offenders are “white-collar”, educated and also have variant in their age from 30 up to 60 year old; (b) the causal factors of corruption in Semarang City are the influence of environment, opportunity, and the desire to earn money easily/in short time; (c) those three factors can only be prevented by non penal effort, that is by creating the atmosphere of environment that support the development of high morality or ethic in professional environment, checks and balances systems, and increasing the morality standards of professional. Suggestion given in this research are (a) official or politic cadre recruitment processes do not only focus on skill and cleverness but also morality and character side and also the teaching processes in education environment do not only focus on how to shape personals who have ability and cleverness but also have good character and moral standard; (b) corruption prevention effort in Semarang also has to focus on effort to eliminate the causal factors; (c) integral policy through penal and non penal efforts must be done to prevent the corruption in Semarang since both efforts fit out each other in efforts to against corruption.