ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH DI KOTA MAGELANG (Studi Kasus Perencanaan Pembangunan Tahun 2007)

Abstract

Important factor district development planning is decentralization. Decentralization is delegation of governmental authority from a central government to local autonomous governments to formulate policy (political authority) and implement it (administrative authority) based on local voice and local choice. The authority delegation has an implication in local development planning. The locals should be able to identify their own needs, formulate development objectives, and create appropriate strategies to reach them. The objectives of this research are to describe participatory development planning and quality of the Kota Magelang Development Planning in the 2007 fiscal year. This research is a qualitative research. The data were directly obtained from several informants, such as political officials, bureaucrats and citizen, who understood and got involved in the development planning in the 2007 fiscal year. In addition, the data were also obtained from planning documents, meeting results, and the like. A trianggulation technique was adopted to check data validity. This study found that participation in development planning is steped by tokenism and elite-representative. Subordinate union of partnership remains between the political officials, bureaucrats and citizen. Dialogues are in appearance only and decision-making has not involved bargaining among the actors. The quality of development planning was also very poor because there was not able to answer citizen’s need, the step of development planning was not sequence and there was not any substantive relationship among documents. Faktor penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menetapkan kebijakan (kewenangan politik) dan melaksanakan kebijakan (kewenangan administrasi), berdasarkan local voice dan local choice. Penyerahan kewenangan tersebut berimplikasi pada perencanaan pembangunan di daerah. Daerah diharapkan mampu untuk mengidentifikasikan kebutuhannya sendiri, merumuskan tujuan pembangunan sendiri, serta membuat strategi yang tepat untuk mencapai tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi stakeholders dalam perencanaan pembangunan dan untuk mendeskripsikan kualitas perencanaan pembangunan di Kota Magelang khususnya pada tahun 2007. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data diperoleh secara langsung dari beberapa informan yang memahami dan terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Selain itu data diperoleh pula dari dokumen-dokumen perencanaan, hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan lainnya. Untuk melakukan pengecekan atau kepastian data berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data digunakan teknik trianggulasi. Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi dalam perencanaan pembangunan masih dalam tahap tokenisme dan representatif-elitis, kemitraan antara masyarakat dengan birokrasi dan pejabat politik masih bersifat subordinate union of partnership, dialog yang diadakan masih bersifat semu dan pengambilan keputusan tidak dilakukan secara bargaining di antara para aktor. Kualitas perencanaan masih buruk karena belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat, kurang mempunyai alur perencanaan pembangunan yang jelas serta kurang ada keterkaitan substansi antar dokumen yang satu dengan yang lainnya.