PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONTRUKSI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA DI JAKARTA

Abstract

Pajak yang merupakan sumber penerimaan negara yang sangat vital dalam membiayai roda pembangunan dan pemerintahan dalam pemungutannya harus didasarkan pada undang-undang dan tidak boleh dilakukan dengan cara yang sewenang-wenang. Begitu pula dengan pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi di KPP BUMN dalam pemungutannya juga harus berdasarkan undang-undang. Dalam penelitian ini mempergunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis dimana penelitian akan menggambarkan penerapan pasal-pasal dalam perundang-undangan perpajakan didalam melakukan pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dengan menganut kombinasi atau perpaduan self assessment system dengan withholding tax system. Namun dalam pelaksanaannya wajib pajak yang terdaftar di KPP BUMN yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi ini menimbulkan permasalahan tersendiri dikarenakan SPT Tahunan PPh nya dari tahun ketahun selalu menyatakan lebih bayar sebagai akibat pajak yang dibayar dimuka lebih besar dari pada pajak yang terutang selama satu tahun pajak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah meskipun pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi di KPP BUMN telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku akan tetapi dalam pelaksanaannya, penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perpajakan maupun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam keputusan Menteri Keuangan dan keputusan Dirjen Pajak yang dapat meminimalisir timbulnya SPT tahunan yang menyatakan lebih bayar perlu untuk dilaksanakan dalam masa atau pertengahan tahun berjalan. Meskipun hal ini akan mempengaruhi penerimaan pajak di KPP BUMN tahun berjalan.