PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN BOYOLALI

Abstract

Taxes are the sources of the state’s earning that are needed urgently fos performing the government and national development. One of them is the tax forLand and Building Owner siap (BPHTB) that is applied by self assessment system, whereas the ownersshould count up and pay the tax by themselves. The goals of this researchis to find out how far the self assessment systemhas been practiced in Boyolali, how many problems appeared, and how many effort have been done to solve the problems. This thesis therefore, uses the judicial-empirical approach. The Primaire and the secondaire data are obtained from referencial documents and interview with the respondants. The purposive sampling is choosen to select responden, those are who are involved in the implementing of BPHTB. The qualitative analysis used in this research found out that the collecting of BPHTB in Boyolali has not been run well in accordance with the current regulation. While, the distribution of the requirement on the duty for paying BPHTB, ussing SSB throughpost office and BUMN/BUMD or the recomendated institution (before the signature of acquisition) has been fullfilled. After paying BPHTB, the certificate of acquisition is signed and then accompanied by the prerequisites of land registry are submitted to Land Reform Office to be processed. The problems that come up after the implementation of Self Assessment System in collecting BPHTB in Boyolali is the lack knowledge of the citizens about BPHTB it self, the short of forewarning letter of tax liability, the will of escaping from paying the tax, or the citizens don’t submit the third sheet of SSB as well as the coppy of the certificate and the introductory letter from Kelurahan to the office of land and building tax service (KPPBB) as the follow as the follow up of land acquisition. It is recommended to the related institusi, whice are involved in the Self Assessment System of BPHTB collection to aware and remind the socities of paying the taxes, as their practicipation in the national development. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi penyelenggeraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Salah satu diantaranya adalah Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dalam pemenuhan kewajiban BPHTB berdasarkan sistem self assessment yaitu wajib pajak menghitung dan membayar sendiri utang pajaknya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan self assessment system dalam pemungutan BPHTB di Kabupaten Boyolali, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan subyek penelitian. Penentuan subyek penelitian dilakukan secara purposive sampling, yaitu mereka yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB. Berdasarkan analisis kualitatif diketahui pelaksanaan sistem self assessment dalam pemungutan BPHTB di Kabupaten Boyolali belum sepenuhnya berjalan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai kewajiban menghitung dan membayar sendiripajak terutang dengan menggunakan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) kepada kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran yang ditunjuk, sebelum proses penandatanganan akta peralihan hak, telah dipenuhi. Akan tetapi kewajiban melaporkan terjadinya peralihan hak ke KPPBB dan dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak, belum dipenuhi. Setelah pembayaran BPHTB, akta peralihan hak ditandatangani dan selanjutnya berikut kelengkapan berkas permohonan pendaftaran peralihan hak diajukan ke Kntor Pertanahan untuk diproses lebih lanjut. Hambatan-hambatan yang timbul dalam Pelaksanaan Self Assessment System. Dalam Pemungutan BPHTB di Kabupaten Boyolali, yaitu kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang BPHTB, tidak adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan adanya upaya menghindari pajak serta tidak dipenuhinya kewajiban melaporkan SSB lembar ketiga ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) berikut fotokopi sertipikat dan pengantar dari kelurahan sebagai tindak lanjut dari terjadinya peralihan hak. Disarankan kepada pihak-pihak terkait pada pelaksanaan self assessment system dalam pemungutan BPHTB untuk mensosialisasikan tentang arti pentingnya pembayaran pajak khususnya BPHTB untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sebagai wujud peran serta masyarakat dalam pembangunan.