KAJIAN HUKUM PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 1 menyebutkan bahwa ”Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya, pada tingkatan tertingi dikuasai Negara sebagai orgnisasi kekuasaan seluruh Rakyat. Atas dasar pasal tersebut selanjtnya dalam Pasal 16 Ayat (1) UUPA menyebutkan mengatur macam-macam Hak atas Tanah diantaranya adalah Hak Guna Bangunan (HGB) yang menjadi topik permasalahan dalam penulisan tesis ini. Terkait dengan pemasangan Hak Tanggungan terhadap Hak Guna Bangungan dalam Pasal 39 UUPA jo Pasal 33 ayat (1) PP No. 40 tahun 1996 menyebutkan bahwa Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan. Hal ini sejalan dengan UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 4 yang menyebutkan bahwa salah satu obyek Hak Tanggungan adalah Hak Guna Bangunan. Oleh karena Hak Guna Bangunan yang dijadikan obyek jaminan Hak Tanggungan memiliki keterbatasan waktu, maka sudah barang tentu akan menimbulkan masalah hukum tersendiri yang selanjutnya akan dijadikan pokok pembehasan pada penulisan tesis ini. Dalam penulisan tesis ini mengunakan metode pendekatan yuridis emperis yaitu pengungkapan permasalahan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung dilapangan serta didukung data sekunder berupa study kepustakaan serta pertauran perundang-undangan. Dari penelitian di lapangan diperoleh hasil bahwa setiap proses perpanjangan atau pembaharuan/perubahan Hak Guna Bangunan yang dibebani Hak Tanggungan tersebut hapus haknya, dalam praktek dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) terhadp obyek yang hapus haknya tersebut. Disamping itu untuk proses perpanjangan atau pembaharuan yang melaksanakan adalah debitur atau pemegang Hak Atas Tanahnya dengan ijin tertulis dari pemegang Hak Tanggungan (kreditur). Sebagai kesimpulan dalam penulisan tesis ini bahwa setiap proses perpanjangan baik pembaharuan hak maupun perubahan hak terhadap HGB yang dibebani HT dipersyaratkan SKMHT, di samping itu dalam proses perpanjangan tersebut yang melakukan adalah pemberi HT (debitor).