ASPEK HUKUM PEMBUBUHAN CAP IBU JARI/CAP JEMPOL DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK

Abstract

Most of Indonesian Laws are the product of Dutch colonialist that subsequently developed or "interpreted" to be a new form of Indonesian Laws. But there are also some 'regulations that never experienced any amendment - people still use the laws to rule their lives although time has changed. There are also some conventions that always be done by most people, but actually they are not mentioned in the law. One of them is the use of thumbprint in some law cases like notarial act formulation by a notary or land certificate formulation by a land certificate maker. The subjects of this research are: whether a thumb print is equal to a signature and how a thumb print has a legal force in a notarial act or land certificate formulation. This research uses empirical jurisdiction approach and it is an analytic descriptive research. The data used in this research are primary data, which are obtained form field research, and secondary data, which are used for backing-up the primary data. The populations are all objects/phenomenon/ units that will be analyzed, and the samples are taken by using purposive sampling techniques. All the data then are analyzed qualitatively. The result shows that thumb print, although it is not mentioned in the written laws, it has a legal force like a signature. This convention - thumb print providing- is still established among Indonesian people. Therefore, the writer suggests that thumb print issue must be given attention to be arranged in a written law. Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagian besar masih merupakan “produk” pemerintah kolonial Belanda yang kemudian “diterjemahkan” ke dalam perundang-undangan Indonesia. Namun dalam perkembangannya, banyak dari peraturan perundang-undangan tersebut yang sampai sekarang masih dipakai akan tetapi tidak pernah dirubah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Indonesia sekarang. Dan ada juga hal-hal yang dalam praktek sehari-hari sering dipakai namun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Salah satunya adalah pemberian atau pembubuhan cap ibu jari/cap jempol dalam beberapa perbuatan hukum seperti dalam pembuatan akta notariil oleh Notaris maupun pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam hal ini pokok permasalahanya yaitu apakah pembubuhan cap ibu jari/cap jempol dapat diartikan sama dengan penandatanganan dan sampai sejauh mana pembubuhan cap ibu jari/cap jempol mempunyai akibat hukum dalam pembuatan suatu akta Notariil maupun akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Metode Penelitian yang dipakai meliputi ; Metode Pendekatan yaitu pendekatan yuridis-empiris, Spesifikasi Penelitian yang bersifat Deskripitif analitis, sumber data yang dipakai adalah data primer berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan dan data sekunder yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Populasi berupa seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti, tekhnik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Kesimpulanya adalah pembubuhan cap ibu jari/cap jempol dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak pernah diatur secara tegas namun dalam prakteknya sering diartikan sama dengan penandatanganan. Dan dilihat dari akibat hukum yang ditimbulkannya, maka terlihat bahwa tindakan pembubuhan cap ibu jari/cap jempol dapat diartikan sama dengan tindakan penandatanganan dan hal tersebut dalam prakteknya masih tetap berlaku sampai sekarang, sehingga sudah seharusnya dibuatkan suatu ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.