PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PENYERAHAN ANAK DI YAYASAN SAYAP IBU CABANG JAKARTA SELATAN ( Enclosing Exonerating Clauses in Entrusting Child’s Agreement in Yayasan Sayap Ibu, South Jakarta Branch)

Abstract

Tanpa hadirnya anak, perkawinan dapat berujung menjadi perceraian karena ketidakharmonisan hubungan antara suami isteri, meskipun anak bukanlah alasan mutlak penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Kondisi ini berbeda dengan kehadiran anak dari pasangan luar nikah atau dari perempuan korban kejahatan seksual, yaitu anak cenderung tidak diharapkan dan disingkirkan, selain itu adalah karena keadaan ekonomi dan bencana alam. Hal ini mengakibatkan orangtua kandung menyerahkan anaknya kepada yayasan melalui suatu perjanjian penyerahan anak yang dibuat dibawah tangan dengan mencantumkan klausula eksonerasi. Berdasarkan hal tersebut maka muncul permasalahan mengenai (1) sah atau tidaknya perjanjian yang telah dibuat?, (2) mengenai bertentangan atau tidaknya perjanjian itu dengan asas kebebasan berkontrak?, (3) akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut terhadap hubungan anak angkat dengan orangtua kandungnya apabila ditinjau dari aspek aturan tentang pengangkatan anak di Indonesia ditinjau dari hukum Islam, hukum Adat dan peraturan perundang-undangan yang menyinggung mengenai pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan mengkaji sumber data sekunder yang disusun secara yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif, dan untuk memperkuat penelitian kepustakaan maka dilakukan wawancara dengan pihak yang terkait. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, perjanjian yang dibuat dapat dikatakan tidak sah karena tidak dipenuhinya Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian khususnya mengenai kesepakatan dan kausa yang halal. Perjanjian tersebut bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak karena tidak terpenuhinya kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang dibuatnya. Akibat hukumnya, apabila ditinjau dari hukum Islam maka hubungan darah (nasab) antara anak tersebut dengan orangtua kandungnya tetap ada (tidak putus), ditinjau dari hukum Adat maka akibat hukumnya untuk masyarakat patrilineal hubungan darah antara anak yang diserahkan dengan orangtua kandungnya menjadi putus, pada masyarakat matrilineal akibat hukumnya hubungan antara anak yang diserahkan dengan orangtua kandung tetap ada, untuk masyarakat bilateral akibat hukumnya hubungan darah antara anak yang diserahkan dengan orangtua kandungnya tetap ada dan anak berhak mewaris dari orangtua kandung dan orangtua angkatnya, sedangkan akibat hukum menurut peraturan perundang-undangan dikatakan bahwa hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya tetap ada. Without the existence of children, marriages may end up in divorce due to husband’s and wife’s relationship disharmony, though children’s existence is not the absolute reason to cause the disharmony of marriage couple. This condition will be different for unmarriage couple or for a woman who is a victim of sexual crime, which the child tends to be unwanted and avoided, economical condition and disasters also can be the reasons people reject the existency of children. These things cause parents to hands over their children to the adoption’s institution, by a child entrusting agreement enclosing exonerating clauses. This agreement made privately. Based on that fact, there are emerging problems concern to: (1) is the agreement that has been made legal or not?; (2) is it against the principle of freedom of making contract or not?; (3) what is the juridical effects coming from that agreement to the relationship between adoption children and their biological parents observed from the aspect of child adoption’s rule in Indonesia according to the Islamic law, customary law, and the rule concerning child adoption applied in Indonesia? This research is a literature research which examining secondary data source arranging in juridical-normative way with qualitative data analysis. To strengthen this literature research, interviews with related parties were made. Based on the research conducted by the writer, such agreement maybe said as illegal because it does not fulfill the Article 1320 KUHPerdata concerning the legitimate condition of an agreement, especially concerning to permitted (halal) agreement and clause. Such agreement is against the principle of freedom in making contract because the freedom to decide or choose the clause of the agreement were unfulfilled. The juridical effects observed in Islamic law, said that the family relation (nasab) between the child and his biological parents still exists. According to customary law, in patriarchal society, the family relation between the child and his biological parents does not exist anymore, but in matriarchal society the family relation still exist; in a bilateral society-the family relation does exist while the juridical effect according to law and order, the family relation between the child and his biological parents is still exist