PELAKSANAAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NOMOR: 74/Pdt.p/2005/PN.TNG DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG) ( EXECUTION OF LEGALIZATION OF EXTRA MARITAL BORN CHILDREN ACCORDING TO THE CIVIL CODE AFTER THE VALIDATION OF ACT NUMBER 1 YEAR 1974 CONCERNING MARRIAGE (A CASE STUDY UPON THE CASE NUMBER: 74/Pdt.p/20051PN.TNG AT THE COURT OF FIRST INSTANCE, TANGERANG)

Abstract

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengharuskan untuk melakukan pencatatan terhadap setiap perkawinan yang telah dilakukan. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur dan tidak menjelaskan mengenai apa konsekuensi hukumnya/akibat hukumnya, apabila perkawinan hanya dilakukan menurut hukum agama/kepercayaan saja, tanpa melakukan pendaftaran perkawinan tersebut. Di wilayah Tangerang, Provinsi Banten dijumpai golongan penduduk keturunan Tionghoa yang melangsungkan perkawinan berdasarkan upacara agama tanpa diikuti pendaftaran perkawinan. Dalam kondisi tersebut di atas menimbulkan suatu akibat hukum bahwa anakanak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut akan mendapatkan kedudukan sebagai seorang anak luar kawin. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut : apakah putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam Perkara No. 74/Pdt.p/2005/PN.TNG yang berkaitan dengan pengesahan anak luar kawin setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan KUHPerdata, apakah akibat hukum pengesahan anak luar kawin dan apakah hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengesahan anak luar kawin tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara No. 74/Pdt.p/2005/PN.TNG. tentang pengesahan anak luar kawin setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah sesuai dengan ketentuan KUHPerdata. Akibat hukum pengesahan anak luar kawin menurut KUHPerdata adalah; dalam hal orang tuanya kawin dan pengesahan terjadi karena perkawinan itu atau karena surat pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka bagi anak yang disahkan itu “berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama seolaholah anak itu dilahirkan dalam perkawinan “(Pasal 277 KUHPerdata), yang berarti anak itu memperoleh kedudukan (status) yang sama seperti anah-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan. Dalam hal orang tuanya tidak kawin, maka pengesahan tersebut tidak mempunyai akibat hukum penuh Hambatan yang timbul dalam pengesahan anak luar kawin apabila kedua orang tua biologisnya tersebut telah meningggal dunia. Article 2 verse (1) of the Marriage Act states that a marriage is legal if it is conducted according to the law of each religion and belief. Next, Article 2 verse (2) of the Marriage Act obliges people to conduct a registration of every marriage that has been conducted. The Marriage Act does not regulate and describe about what its legal consequences are if a marriage is conducted only based on the law of religion/belief without conducting a registration for that marriage. In Tangerang region, Banten Province, it can be found that there are many Chinese descendant people conducting marriages based on the religious ceremonies without conducting marriage registrations. In the above-mentioned condition, it may cause a legal consequence that the children born from those unregistered marriages will receive a position of extra marital born children. Based on the above-mentioned description, therefore, the matters becoming the problems in this research are as follows: is the decision of the Court of First Instance Tangerang in the Case No. 74/Pdt.p/2005/PN.TNG related to the legalization of extra marital born children after the validation of the Act Number 1 Year 1974 concerning Marriage in accordance with the Civil Code, what are the legal consequences of extra marital children legalization, and what are the emerging obstacles in the execution of the legalization of those extra marital born children. The used method of approach is the juridical-normative research, covering observations of legal principles, legal systematic, law synchronization level, law history, and law comparison. Based on the research results, it can be concluded that the Decision of the Court of First Instance Tangerang in the Case No. 74/Pdt.p/2005/PN.TNG concerning the legalization of extra marital born children after the validation of the Act Number 1 Year 1974 concerning Marriage is in accordance with the terms of the Civil Code. The legal consequences of the legalization of extra marital born children according to the Civil Code are: in case of the parents are married and the legalization takes place because of that marriage or because of the legalization letter issued by the Minister of Justice, therefore, for the legalized children, "the same legal terms as if as those children were born in marriages prevail" (Article 277 of the Civil Code), which means, those children receive the same position (status) as the children born during the marriages. In case of the parents are not married, therefore, that legalization does not have full legal consequences. The obstacles in the legalization of extra marital born children emerge if their biological parents had passed away.