PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAN PEMBERDAYAAN ASET DAERAH (UP3AD) KABUPATEN PEMALANG

Abstract

Motor vehicles tax (PKB) contitutes as one of Regional Genuine Resource, which provides adequately enormous contribution toward regional Government and development financing in the Central Java Province. The motor vehicles tax itself is one of Provincial Tax that is stipulated in the Act Number 35 of 2000 about Alteration upon Republic Indonesia’s Law Number 18 of 1997 about Regional Tax and Local Dues. This study used empiric juridical approach. During data ang legal materials collecting, both primary and secondary one, issues are gathered through interviewing and legal document investigation, whereas analytic technique was done qualitatively. Motor vehicles tax (PKB) is collected in accordance with Regional Regulation of Cantral Java Province Number 3 year about Motor Vehicle and its implementation regulation based on Central Java Governor’s Decree Number 75 of 2002 about Implementation Ordinance of Central Java Province’s Regulation number 3 of 2002 about Motor Vehicle Tax. Collecting application had already done in line with any stipulation be in valid, although there still any technically obstacles during implement such collection. Since the emerge of those obstacles had found by UP3AD of Pemalang Regency, hence it had taken any required efforts for coping those obstructions. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, permasalahan yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen-dokumen hukum, sedangkan tehnik analisis dilakukan secara kualitatif. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Pelaksanaannya berdasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Pelaksanaan pemungutan PKB sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun terdapat beberapa hambatan tehnis dalam pelaksanaan pemungutannya. Adanya hambatan-hambatan tersebut oleh UP3AD Kabupaten Pemalang telah dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang timbul tersebut. Kata Kunci : “Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Pemalang”.