PERUBAHAN KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DALAM RANGKA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ( ALTERATION BOTH GENERAL CERTAINTY AND TAXATION SYSTEM IN ORDER TO TAXPER PURSUANCE)

Abstract

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) merupakan dasar untuk dapat memahami ketentuan perpajakan yang dikelola pusat maupun daerah. KUP banyak berkaitan dengan hak dan kewajiban Wajib Pajak secara umum, dan juga hak dan kewajiban Negara serta petugas pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Semakin Wajib Pajak mengetahui hak dan kewajiban dalam perpajakan, dan juga hak dan kewajiban Negara kepada Wajib Pajak, akan semakin meningkatkan tingkat kesadaran baik Wajib Pajak maupun Petugas Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang semakin tinggi tentu saja akan berkaitan dengan bertambah besarnya jumlah penerimaan pajak, yang sangat diperlukan untuk menopang keperluan APBN bahkan APBD. Namun pada kenyataannya kepatuhan wajib pajak masih relatif rendah, disahkannya UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, membawa sebuah harapan tentang meningkatnya kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan umum perpajakan yang baru. Dengan adanya hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mempermasalahkan bagaimana Perubahan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam kaitannya dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu yang memandang hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks Undang-Undang (law in books), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat (law in action). Dari hasil penelitian diketahui bahwa perubahan ketentuan umum perpajakan secara normatif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak namun di lapangan belum menunjukan hasil yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena belum tersosialisasikannya Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 secara masif serta dipengaruhi juga oleh persepsi negatif wajib pajak terhadap administrasi perpajakan yang ada. Certainty of Public taxation (KUP) was foundation in order to understanding taxation certainty which manage by both local and central. Most of KUP were connected to both right and taxpayer responsibility in general, and also right and state responsibility and tax officer in executing taxation certainty. Greater understanding of taxpayer and taxation responsibility and also both right and state responsibility to taxpayer, Would increasing awareness level both for Taxpayer or Tax Officer in Order to execute taxation certainty properly. The greater Taxpayer pursuance level of course will be connected to the greater tax acceptance number which totally need to propped APBN need even for APBD. But in fact taxpayer pursuance was low, legalized Acts. No. 28, 2007 about Third Alteration of Acts. No. 6, 1983 about general definition and taxation system, makes a hope about increasing taxpayer pursuance to the new general taxation system. By that situation the researcher interested to execute observation make a problem about how alteration of both general certainty and taxation system connected to the increasing taxpayer pursuance. This research used juridical empirical approximation, which viewed law not as norm which have normative characteristic only or what being Acts text (law in book), but also viewed about how the law interacted by society (law in action). From this research was found that alteration of taxation general certainty normatively could increase taxpayer pursuance in the field before presented significant result to taxpayer pursuance. This matter cause of not socialize yet acts number 28, 2007 massively and also influence by negative perceptions of taxpayer to taxation administration at hand.