ANALISIS PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN DINAS KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI APBD KOTA TASIKMALAYA

Abstract

Arranging budget in Tasikmalaya City started from Deliberation of Participative Development Planning (DPDP) at village level followed by DPDP at Sub district level and DPDP at city level. I Was in accordance with Mayor Regulation No.6 Year 2003 about Delberation of Participative Development Planning arranged in proposal of work Unit Budget Planning based on decree of Minister for internal Affairs No 29 year 2002, In year 2007 , it was based on regulation of Minister for Internal Affair No. 13 year 206 about Guidance of Regional Budget Management. Health Office Budget from year 2004 to 2006 was decreasing and proposed budget was not appropriate with realized budget. Process of arranging and determining Health Office Budget can be viewed from arranging budget, planning objective and goal, operational planning, arranging and determining budget. Aim of this research was to fird on the process of arranging and determining health office budget based on regional Expenditure and Income Budget of Tasikmalaya City Using Qualitative method. Collecting data used guidance of interview towards six informant consists of four persons from Team of Executive Budget Planner, one person from member of Legislative Budget Committee, and one person from Budget Planner at health Office. Indepth Interview was conducted toward Secretary of Tasikmalaya City Head of Commission B, and Head of General Afters at Tasikmalaya City Health Office, Focus Group Disccution was conducted towards six informants. Based on characteristics of informant their length of work is from 17 to 24 years, and age is from 43 to 53 years Proposal of Work Unit Budget Planning is not appropriate with the form in which has been determined by Team of Executive Budget Planner. Strategic Planning of Health Office is still a draft. Many proposed activities are….Proposed budget is not appropriate with realization. Therefore, it needs to understand verification based on proposal of Work Unit Budget Planning. Assembly at Municipal level should be involved in early budget planning, advocating and negotiating, and capability to bargain ….of health budget. Penyusunan anggaran di Pemerintah Kota Tasikmalaya dimulai dari MP-3 Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan MP-3 Tingkat Kota sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2003 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif (MP-3), disusun dalam usulan RASK berdasarkan Kep.Mendagri Nomor 29 Tahun 2002. Tahun 2007 berdasarkan Per.Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Dinas Kesehatan dari tahun 2004 sampai dengan 2006 cenderung menurun dan usulan anggaran tidak sesuai dengan realisasi anggaran. Proses Penyusunan dan Penetapan anggaran Dinas Kesehatan dapat dilihat dari : Penyusunan Anggaran, Perencanaan Tujuan dan sasaran, Perencanaan Operasional, Penganggaran dan Penetapan Anggaran. Tujuan penelitian untuk mengetahui proses penyusunan dan penetapan anggaran Dinas Kesehatan yang bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya, dengan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dengan pedoman wawancara terhadap 6 informan 4 orang dari TPA Eksekutif, 1 orang dari anggota panitia anggaran Legislatif dan 1 orang dari Bagian Perencana Dinas Kesehatan, dilanjutkan dengan wawancara mendalam untuk kepentingan triangulasi yaitu Sekretaris Kota Tasikmalaya, Ketua Komisi B DPRD Kota Tasikmalaya dan Kabag TU Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya juga dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terhadap 6 informan. Berdasarkan karakteristik Informan masa kerja antara 17 tahun sampai dengan 24 tahun dan umur dari 43 tahun sampai dengan 53 tahun. Dalam Penyusunan Anggaran adanya isian usulan RASK tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh TPA Eksekutif, untuk Perencanaan Tujuan dan Sasaran yang menjadi pedoman adalah Renstra Dinas Kesehatan selama ini masih berbentuk Draft, dalam Perencanaan Operasional banyaknya kegiatan yang dihilangkan, dalam hal Penganggaran usulan RASK tidak semua direalisasi sesuai dengan usulan, dan Penetapan Anggaran adanya pemotongan anggaran yang dilihat dari seluruh jumlah anggaran. Saran perlu adanya satu pemahaman dalam hal verifikasi atas usulan RASK, DPRD perlu dilibatkan pada awal penyusunan usulan RASK, Setda Kota agar mewujudkan buku pedoman untuk verifikasi, Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan penyusunan anggaran, advokasi dan lobi serta kemampuan argumentasi dalam memperjuangkan anggaran kesehatan.