ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN DI TAMAN NASIONAL LAUT KARIMUNJAWA

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagian besar adalah dua pertiga dari wilayah Indonesia berupa laut yang dikelilingi kurang lebih 81.000 km garis pantai dan terdiri dari sekitar 17.000 pulau. Keyataan ini potensi perikanan di Indonesia sangat kaya akan kekayaan ikannya yang melimpah. Berdasarkan kewenangan daerah yang menyangkut kewenangan kabupaten di wilayah laut diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlunya daerah untuk mengelola perikanan laut tesebut. Dengan kondisi tersebut pengelolaan perikanan di kabupaten Jepara sangat baik dalam hal perikanan khususnya pengelolaan perikanan di Taman Nasional Laut Karimunjawa. Dalam rangka meningkatkan potensi perikanan laut di kabupaten yang digunakan sebagai salah satu sumber pemasukan pendapatan asli kabupaten, pembangunan dan kemasyarakatan supaya lebih berdaya guna, maka setiap kabupaten yang mempunyai potensi perikanan laut dapat memanfaatkan kewenangannya secara mandiri dan melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan potensi perikanan laut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Data sekunder tersebut akan dianalisis secara analisa kualitatif yuridis diharapkan dapat menjawab bagaimana pengaturan hukum nasional di Indonesia mengenai pengelolaan perikanan laut khususnya di Karimunjawa berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa Hasil penelitian tersebut adalah dengan adanya payung hukum UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, kabupaten Jepara dalam pengelolaan perikanan mengacu pada UU Nomor 31 Tahun 2004 karena selama ini belum ada perda yang mengatur tentang pengelolaan perikanan di Taman Nasional Laut Karimunjawa. Hal ini dasar yuridis pengembangan Taman Nasional Laut adalah UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Melalui UU Nomor 5 Tahun 1990 ini pemerintah pusat berwenang menetapkan kawasan konservasi untuk mengimplementasikannya dikeluarkan PP Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Marga Satwa dan Konservasi. Pengelolaan kawasan konservasi di atas merupakan otoritas pemerintah pusat, yakni Departemen Kehutanan. untuk mengimplementasikannya, Dephut mengembangkan Unit Pelaksana Teknis Balai Taman Nasional dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Hal itu merupakan upaya untuk meningkatkan potensi pengelolaan perikanan di Taman Nasional Laut Karimunjawa. Most of Republic Indonesian region the two-third of them has the sea encircled more or less 81.000 km of coastline and consisted around 17.000 islands. With this fact, potency of fishery in Indonesia is very rich with abundance property of fish. Based on authority concerning of sub-province in sea territory arrange in Section 18 Sentence (1) and (3) law no. 32 year 2004 about local government, the importance of area to manage sea fisher. With the condition is fishery management in Jepara sub-province very good in the case of fishery especially management of fishery in Sea National Park Karimunjawa. For the agenda of increasing sea fisher potency can exploit its authority self-suportingly and does business to increase sea fisher potency. This research using approach method of juridical normative, while research specification of analytical descriptively. Secondary data will be qualitatively analyzed with juridical qualitatively expected can answer how the arrangement of National Law in Indonesia regarding the management of sea fisher especially in Karimunjawa pursuant to UU Number 32 year 2004 about Governance of Province and how about government policy in management of National Park of Karimunjawa. That research result is with existence law protection Regulation No.31 year 2004 about fishery, Jepara sub-province in management of fishery refers to law no. 31 year 2004 because till now has not there area regional regulation which arranging about management of fishery in Sea National Park Karimunjawa. This is based on juridical expansion of sea national park is law no.5 year 1990 about Conservation of Nature Source through law no.5 year 1990 is authoritative central government specifies conservation area of its implementation to be released PP Number 68 Year 1998 about wildlife reserve area and conservation. Management of above conservation area is central government authority, namely Forestry Department. Its implementation to, Forestry Department develops Technical Implementation Unit of National Park Hall and Conservation Hall of nature source. That thing is striving to increase management potency of fishery in Karimunjawa Sea National Park.