PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DALAM KEPAILITAN (STUDI KASUS TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI REG. NO. 07 PK/N/2004)

Abstract

Research the Law on Protection In Bankruptcy creditors (Case Studies on The Return Reg. No. 07 PK/N/2004) was conducted to find out how the legal protection of creditors on the bankruptcy debtor the proposed settlement and how the top of the arise related to the property in relation to the debtor bankrupt itself. Case start from the debtor repayment in full and than the debtor bankrupt itself. This research is a normative juridical research, the research that the research literature and documents to obtain secondary data. Normative approach in this research with the rules of law relating to the issue of creditor protection law on bankruptcy debtor asked, while the approach used in analyzing the juridical law of the facts going to the next is used in the problems related to the relation protection issues with the rights of creditors with respect to debtor bankrupt itself. Results of research indicate that: Bankruptcy application made by debtor in accordance with UUKPKPU and UUK, substantially no changes in the terms of the bankruptcy application. In fact, conditions are not representative in the protection of the rights of creditors. Can be seen from the absence of a request debtor request for approval to the creditor. The requirements of the bankruptcy application are far from the principle of justice for the settlement of bankruptcy, especially for the creditors who have debtor wealth (boedel) not enough to pay the entire debt. UUKPKPU replace the UUK not fully complete in order to protect the rights of creditors, in connection with the case of PT. Success does not shoot any clarity on debt repayment in full if the property was debtor bankrupt not enough to pay the entire debt-debt, creditors are not directly required to accept the fact that not all debts will be repaid in full by debtor bankrupt without any actions and solutions that can be done by the creditors before the bankruptcy application is submitted to the Court debtor bankrupt Commerce. Penelitian mengenai Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali Reg. No. 07 PK/N/2004) ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor dan bagaimana penyelesaian atas harta pailit sehubungan dengan debitor mempailitkan diri. Kasus bermula dari debitor tidak mampu membayar utang lalu mempailitkan diri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan dokumen-dokumen untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan normatif dalam penelitian ini dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor, sedangkan pendekatan yuridis digunakan dalam menganalisis hukum terhadap fakta-fakta yang terjadi untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terkait dalam kaitannya dengan masalah perlindungan hak-hak kreditor sehubungan dengan debitor mempailitkan diri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Permohonan kepailitan yang dilakukan oleh debitor sesuai dengan UUKPKPU maupun UUK, secara substansial tidak ada perubahan dalam syarat-syarat pengajuan permohonan kepailitan. Pada kenyataannya, syarat-syarat tersebut belum representatif dalam perlindungan hak-hak kreditor. Dapat dilihat dari tidak adanya permohonan debitor untuk meminta persetujuan kepada kreditor. Syarat-syarat pengajuan permohonan kepailitan tersebut jauh dari asas keadilan bagi penyelesaian kepailitan, terutama bagi kreditor yang mempunyai debitor harta kekayaannya (boedel) tidak cukup untuk membayar keseluruhan hutang. UUKPKPU yang mengantikan UUK belum sepenuhnya lengkap untuk dapat melindungi hak-hak kreditor, sehubungan dengan kasus PT.Tunas Sukses tidak ada kejelasan tentang pengembalian hutang secara penuh apabila ternyata harta kekayaan debitor pailit tidak cukup untuk membayar seluruh hutang-hutangnya, secara tidak langsung kreditor diharuskan untuk menerima kenyataan bahwa semua hutangnya tidak akan dapat dilunasi secara penuh oleh debitor pailit tanpa ada tindakan-tindakan dan solusi yang dapat dilakukan oleh kreditor sebelum permohonan kepailitan tersebut diajukan debitor pailit ke Pengadilan Niaga.