PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN HAK TANGGUNGAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DI PALEMBANG

Abstract

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sebelum kredit diberikan, untuk menyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu melakukan analisis kredit. Analisis kredit mencangkup latar belakang nasabah, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Adapun tujuan dari analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimanakah penyelesaian kredit macet yang diikat dengan hak tanggungan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan di Palembang dan mengapa penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan yang diikat dengan hak tanggungan melalui pelelangan umum yang lebih menguntungkan. Apabila kredit yang diberikan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan untuk penyelamatan kredit tersebut beragam, hal ini karena akan dilihat terlebih dahulu penyebab terjadinya kredit macet tersebut, apabila memang masih dapat di selamatkan maka dilakukan dengan cara restrukturisasi kredit, tetapi apabila kredit tersebut sudah tidak dapat diselamatkan kembali maka tindakan terakhir yang dilakukan oleh bank adalah melakukan eksekusi terhadap jaminan kredit yang telah dijaminkan oleh nasabah. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Lokasi penelitian bertempat di kota Palembang. Metode penelitian yaitu dengan meneliti subyek, obyek, dan responden. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengmpulkan data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang dilakukan dalam tesis ini menggunakan analisis data kualitatif. Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, menentukan bahwa apabila debitur cidera janji maka pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan secara umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Penegasan yang sama diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Perlindungan hukum terhadap pihak bank selaku kreditur dalam eksekusi obyek hak tanggungan, yaitu dalam hal debitur cidera janji, maka bank selaku pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual melalui pelelangan umum atas tanah atau tanah beserta bangunan yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan hak mendahulu daripada kreditur-kreditur lain. Dengan demikian bank sebagai kreditur pemegang hak tanggungan mempunyai hak preferen terhadap eksekusi jaminan dalam hal debitur cidera janji atau wanprestasi. Credit is a money provision or a claim that can be equalize to it, base on a loan agreement between the bank and another party, that obliges the borrower to pay his/her debt in full after a certain term with the application of interest. Before the credit is given, in order ti convince the bank that the costemer is really trustable, thefore the bank conducts a credit analysis first. Credit analysis covers custeme’s background, his/her business prospect, provided security and other factors. Meanwhile, the objective of this analysis is to make the bank sure that given credit is actually safe. The problems that will be discussed in this research are how the resolution of failed credit bounded by security rights at the regional development Bank Ltd. Of South Sumatera in Palembang is, and why the resulotion oe failed credit in the regional development Bank Ltd. Of South Sumatera bounded by security rights is conducted using public auctions that are more profitable. If the given credit is failed, therefore, the meansures taken to save the credit are various. This is because the cause of failed vredit will be examined fist. If it can still be saved, therefore, credit-restructuring process is executed. However, if the credit cannot be save anymore, thefore, the final action conducted by the bank is by performing execution of credit security that has been secured by the customer. In the composition of this thesis, the writer used the method of juridical-emperical approach, with the research spesification of a descriptive-analytical research. The research site was in Palembang City. The reseach method was executed by examining the subjects, onjects, and respondents. The method of data collection executed in this research by collecting primary data and secondary data. The executed method of data analysis in this thesis used the qualitative data analysis. Article 6 of Act Number 4 Year 1996 states that if the debtor violates the agreement, therefore the folder of the firsr security right has a right to sell tho object of security right of behalf of his/her own autority thought a public auction and takes its credit payment from the selling. The same emphasis is regulated in Article 20 of Act Number 4 Year 1996. Legal protection for the bank as the creditor in the execution of security right object, which is, in case of the debtor violates the agreement, therefore, the bank as the holder of security righ has the right to sell the security objects though a public auction upon the land or the land and the building used as the security according to the terms of law and order related to the right of precedence than the order creditors. Therefore, the bank as the creditor of security right holder has a preference righ on the execution of security in case or the debtor violates the agreement.