PENYELESAIAAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (STUDI KASUS DI PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK CABANG SEMARANG)

SUKAREDJO, YUNIANTO (2009) PENYELESAIAAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (STUDI KASUS DI PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK CABANG SEMARANG). Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
232Kb

Abstract

Untuk mewujudkan potensi pembiayaan dan menjamin penyalurannya sehingga menjadi sumber pembiayaan yang riil, maka dana yang bersumber pada perkreditan merupakan sarana yang mutlak diperlukan. Dalam hal ini terjadi hubungan antara pelaku ekonomi dengan pihak perbankan. Pihak bank dalam memberikan kredit atau meminjamkan modal tentunya mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit tersebut sebagai pengamanan dan kepastian akan kredit yang diberikan tersebut, karena tanpa adanya pengamanan bank akan sulit menghindari resiko yang terjadi sebagai akibat dari kreditur yang wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian kredit macet di PT. Bank Danamon Indonesia, tbk Cabang semarang dan hambatan-hambatan yang muncul dalam penyelesaian kredit macet dengan Jaminan Pembebanan Hak Tanggungan di PT. Bank Danamon Indonesia, tbk Cabang Semarang. Penelitian ini dilakukan pada kantor Bank Danamon Indonesia, tbk Cabang Semarang. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh : 1) eksekusi obyek Hak Tanggungan sebenarnya Undang-undang Hak Tanggungan masih menyediakan satu sarana hukum lagi, yaitu melalui penjualan dibawah tangan (tidak melalui pelelangan) yang diatur dalam Pasal 20 ayat (20) Undang-undang Hak Tanggungan. Mengingat ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan ini dimaksudkan untuk melaksanakan penjualan dibawah tangan maka dalam surat edaran Kepala badan Urusan Piutang dan Lelang Negara No. SE-23/PN/2000 tentang petunjuk pelaksanaan lelang Hak Tanggungan ditegaskan bahwa penjualan obyek Hak Tanggungan semacam ini tidak boleh dilakukan secara lelang. 2) Hambatan yang muncul dalam penyelesaian kredit macet yang dijamin dengan Hak Tanggungan adalah dalam prakteknya belum dimanfaatkan secara optimal oleh kalangan perbankan, hal ini disebabkan karena masih adanya pandangan bahwa pelaksanaan eksekusi berdasarkan Pasal 6 Jo Pasal 11 ayat (2) huruf e tetap memerlukan ijin dari pengadilan. In order to realize the payment potency and to warrant the supply so that it could be real financial source, consequently, the loan-sourced finance is a really needed facility. In this case, there is the relation between the economical executor and the bankingside. Bank within the giving of the loan or the lending of the fund, requires warranty for the loan giving as the protection and certainty of the credit, in order to avoid the risen risk upon the consequence of the failure creditor. The purpose of the research is to acknowledge the completion of nonpayable loan in PT. Bank Danamon Indonesia, tbk Semarang Branch and to acknowledge the risen obstacles within the completion of nonpayable loan with the warranty of compultion rights burdening in PT. Bank Danamon Indonesia, tbk Semarang Branch. The eresearch was completed in the Office of Bank Danamon Indonesia, tbk semarang Branch. The research used juridical empirical as the research methodology, which observes the law performance in the society. The data used was primary data that is collected directly from the field by the use of questioner and interview, and secondary data that is literature. The data analysis used was qualitative analysisa with deductive concluding. The research resultshows : 1) the execution of Compulsion Rights object, upon the Compulsion Rights Code, there is still one law facility left, which is through sub Rosa (no auction) that is regulated within Section 20 Act (20) the Code of Compulsion Rights. Considered of the importance of the Code, as the result, within the Announcement Letter of Loan affair and State Auction Board Head No. SE-23/PN/2000 upon the Execution Guideline of Compulsion Rights Auction, it is stated strictlythat the selling of Compulsion Rights object may not be done in the processof auction. 2) The risen obstacle upon the completion of non-payable loan with compulsion rights is upon the practice, it is not used completely by the banking side especially the governmental banks, that is 6 Act and 11 Act (2) abjac e.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:17754
Deposited By:Ms upt perpus3
Deposited On:27 Jul 2010 11:57
Last Modified:27 Jul 2010 11:57

Repository Staff Only: item control page