IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU SEKOLAH DASAR (STUDI KASUS DI KABUPATEN SEMARANG)

Abstract

Guru atau pendidik memiliki peran yang strategis dalam bidang pendidikan, bahkan sumber daya pendidikan lain yang memadai seringkali kurang berarti apabila tidak disertai dengan kualitas guru yang memadai. Kebijakan sertifikasi bagi guru memang suatu langkah yang strategis untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Implementasi kebijakan sertifikasi guru di Indonesia sudah berjalan selama tiga periode yaitu tahun 2006. 2007 dan 2008. Implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang secara umum sudah berjalan baik. Dalam pandangan beberapa ahli maka implementasi kebijakan dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain ; 1) komunikasi; 2) sumberdaya; 3) disposisi; dan 4) struktur birokrasi, dan 5) kondisi sosial ekonomi. Fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang yang dipengaruhi faktor-faktor yaitu komunikasi, sumber daya, sikap para pelaksana, stuktur birokrasi organisasi pelaksana, lingkungan sosial ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Rancangan penelitian ini menggunakan studi kasus, yaitu bertujuan untuk memahami secara menyeluruh mengenai implementasi kebijakan sertifikasi guru sekolah dasar di Kabupaten Semarang. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu data verbal yang merupakan informasi responden tentang implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi adalah wawancara, FGD, observasi dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini : 1. Tim Sertifikasi Guru Universitas Negeri Semarang 2. Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang 3. Para Guru SD di Kabupaten Semarang. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dan sekaligus sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis data, penafsiran data serta menjadi pelapor hasil penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 alat bantu, yaitu : 1. Pedoman wawancara 2. Pedoman Focus Group Discussion 3. Alat Perekam Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data ini menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematik. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami, maka langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Interactive Model Analysis dari Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan simpulan.Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: KomunikasiFaktor pertama yang mempengaruhi implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang adalah komunikasi. Faktor ini meliputi transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Informasi tentang pelaksanaan sertifikasi guru SD telah dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Dalam pelaksanaannya selama tiga kali periode, para pelaksana sudah mampu menyampaikan informasi dengan baik. Konsistensi dalam komunikasi sertifikasi guru SD juga baik. Kejelasan merupakan aspek yang menjadi permasalahan dalam komunikasi informasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang. Ketidakjelasan informasi ini antara lain mengenai persyaratan masa kerja guru, format portofolio dan format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 2. Sumber daya Faktor sumber daya sebagai salah satu penentu keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang. Faktor ini meliputi staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Komponen yang pertama adalah staf. Meskipun dari segi jumlah pelaksana sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang tidak terlalu banyak namun dengan bekal kemampuan yang dimiliki maka mereka mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Informasi dalam hal implementasi kebijakan sertifikasi guru SD ini memadai namun bagi guru yang ingin memiliki buku tersebut harus menggandakan sendiri. Dalam pelaksanaan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang, Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang mampu menjalankan wewenang secara efektif . Terakhir komponen fasilitas dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang termasuk tidak memadai. Fasilitas berupa sarana dan prasarana maupun anggaran khusus untuk pelaksanaan sertifikasi di Kabupaten Semarang tidak ada. 3. Disposisi Implementor Secara umum kecenderungan pelaksana dalam implementasi kebijakan guru SD di Kabupaten Semarang adalah baik. Para pelaksana kebijakan sertifikasi ini memiliki sikap atau perspektif yang mendukung kebijakan sehingga proses implementasi kebijakan berjalan efektif. 4. Struktur Birokrasi Struktur birokrasi dalam pelaksanaan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang termasuk baik . SOP yang digunakan mengacu pada buku pedoman yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional yaitu Buku 2 Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio. 5. Kondisi Sosial Ekonomi Kondisi sosial ekonomi mendukung pelaksanaan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang. Kesadaran para guru SD di Kabupaten Semarang bahwa kalau sudah tersertifikasi maka diakui profesionalismenya serta mendapatkan tunjangan profesi menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang. Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dikemukakan diatas, peneliti memberikan beberapa saran dalam proses implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang sebagai berikut : 1. Komunikasi