PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERADILAN PIDANA

Abstract

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan tersebut, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan secara fisik serta psikis. Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain: mengetahui ide dasar perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan; mengetahui perlakuan terhadap korban selama proses peradilan pidana pada kasus tindak pidana perkosaan, mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi hukum yang dibagi menjadi 2 (dua) cabang studi, yang pertama hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai law in books, dan yang kedua adalah hukum yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai law in action. Mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain, studi terhadap hukum sebagai law in action merupakan studi ilmu sosial yang non doktrinal dan bersifat empiris. Penelitian menghasilkan kesimpulan: (a) ide dasar dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban kejahatan (tindak pidana perkosaan) adalah dengan adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masayarakat maupun aparat penegak hukum seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Dari sinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan; (b) perlakuan terhadap korban perkosaan selama proses peradilan pidana, dimana aparat penegak hukum masih memperlakukan perempuan korban kekerasan (perkosaan) sebagai obyek, bukan subyek yang harus didengarkan dan dihormati kah-hak hukumnya; (c) upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah dengan pemberian restutusi dan kompensasi, konseling, pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi yang menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi ini diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif. Rape is one form of hardness crime to woman who is example of susceptance position of the woman, mainly to importance of men sexual. Woman sexual image who has been placed as men sexual object, simply far implication at woman life, so that him cannot help always faces hardness, enforcing and persecution in physical of and psychical. Problems and purpose of research taken by inter alia: knows protection base idea to rape crime victim; knows treatment to victim during criminal justice process at rape crime case, knows efforts which can be done to give protection to rape crime victim. In this research, writer applies law study divided to become 2 (two) study branch, firstly law can be studied and checked as a study about law indium books, and second is law studied checked and as a study about law indium action. Studies and checks interrelationship between laws with other social institutes, study to law as law indium action is social science study which non doktrinal and haves the character of empiric. Research findings conclusion: (a) basic idea in protection context of law to badness victim (rape crime) be with existence of effort preventif and also represif done either by masayarakat and also law enforcer government officer like giving protectioned/observationed from various threats which can endanger victim soul, giving of medical help, and also law adequately, inspection process and jurisdiction which fair to arsonist, basically is one of materialization from protection of human right and instrument of ballast. From here philosophic base at the opposite of the importance of badness victim (its family) obtains protection; (b) treatment to rape victim during criminal justice process, where law enforcer government officer still treating woman of hardness victim (rape) as object, non subject which must be listened and respected by rights its law; (c) efforts which can be done to give protection of law to rape crime victim is with giving of restutusi and compensation, counseling, medical service/help, legal aid and giving of information making public as police government officer partner because through this information expected function of civil controls to police performance can run effectively.