PENYIDIKAN POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

PRATOMO, PRATOMO (2009) PENYIDIKAN POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro .

[img]
Preview
PDF - Published Version
470Kb

Abstract

Korupsi yang terjadi di Indonesa sudah sangat memprihatinkan. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pegawai negeri, tetapi juga pengusaha, swasta, pejabat negara, aparat penegak hukum serta para wakil rakyat yang duduk di DPR maupun DPRD. Korupsi merupakan extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) dan untuk memberantasnya bukan perkara yang mudah, sehingga dibutuhkan cara yang luar biasa pula dengan dukungan dan komitmen seluruh rakyat Indonesia, aparat negara dan profesionalisme aparat penegak hukum yang tentunya juga harus didukung dengan penyempurnaan perangkat undangundang yang terkait dengan pemberantasan korupsi khususnya penyidik POLRI. Sehingga tesis saya beri judul “ Penyidikan Polri terhadap Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polda Jateng “. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : a) Proses penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polda Jateng saat ini b). Proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Polda Jateng berdasarkan hukum Ideal/masa depan . Metode Penelitian dalam penulisan tesis ini dengan pendekatan yuridis normatif empiris, yakni meneliti azas-azas hukum terkait hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek . disamping itu juga dengan pendekatan deskriptif analitis yakni menggambarkan penyidikan Polri terhadap tindak pidana korupsi, serta pendekatan konseptual yang mengkaji pandangan para ahli yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas. Hasil Penelitian memberikan kesimpulan : a) Bahwa dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di Polda Jateng masih berdasarkan pada aturan hukum posisitf saat ini, antara lain Hukum Acara Pidana , UU No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999. b). Bahwa dalam proses penyidikan Polri terhadap Tindak Pidana Korupsi untuk dimasa yang akan datang atau ideal , diperlukan adanya Politice Will dari pemerintah dan instansi yang terkait , hal ini terlihat dari rumitnya birokrasi dalam pengurusan ijin pemeriksaan terhadap pejabat tertentu yang harus menunggu persetujuan tertulis dari Presiden karena hal tersebut mutlak diperlukan untuk Pejabat / orang-orang tertentu seperti Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah , sebagaimana yang tertuang dalam pasal 36 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sehingga menghambat jalannya proses penyidikan . Dari uraian tersebut diatas penulis memberikan saran / rekomendasi untuk dimasa yang akan datang dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi semestinya surat ijin atau surat persetujuan tertulis dari Presiden tidak diperlukan lagi, guna kelancaran penyidikan , hal ini agar tidak terjadi diskriminatif dan dalam hal penyidikan agar dibentuk sebuah Lembaga Terpadu (Satu Atap) yang terdiri dari personil Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan BPKP. Corruption that occurred in Indonesia is very concern, Corruption is not only done civil servants, but also involve employers, the private sector , state official, law enforcers and the people’s representatives who sit in the DPR and DPRD. Corruption is an extra ordinary crime ( crime extra ordinary ) and to inforcement not an easy matter, son I needed that with the extraordinary supporty and commitment of all the Indonesian people , state officials and professionalism of law inforcemnt which must also be supported with the completion of the devive ;aws related to the eradication op curroption, especially police investigators, so give me thesis title “ The Investigation of Pilice to Corruption in Criminal Follow Jurisdiction Polda Jateng “. This study aims t determine : a). The process of investigation of the follow Corruptin Crfiminal Law in the region Polda Jateng at this time . b). The process of investigation and of the Follow Corruption Criminal Law in the area at the time Polda Jateng at the Next time or the ideal of law . Research method in the writing of this thesis with the juridical towards approach normative empirical, thet is researching related legal principlea regulation relations of one wityh the other regulation as well as its connection with the application in practice. And also with the discriptive approach analytical thet is discripting the Investigation of Pilice to Corruption in Criminal Follow, as well as the conceptual approach thet studied the view of experts who were linked with the subject of the discussed problem . Research, provide conclutions : a) That in the process of investigation in the Follow Corruption Criminal Poalda Jateng the rule of law based on the positive at this time , among other event Criminal Law (KUHAP), Law No. 2 of Year 2002, is Kepolisian Negara Republik Indonesia, and Law No. 31 of Year 1999 is Follow Corruption and Criminal Law and No. 20 of Year 2001 is Changes in the Law No. 31 of year 1999. b). That in the process of investigation to Follow Cfriminal Police Corruption for the future or ideal , required the Politice Will of the government and relate institutions, it is visible the complexity of the bureaucracy in the license review office to have to wait a wriiten approval from the President . Because it is a must / is absolutely necessary for the officer / person as a Head of Regional or Deputy Regional , as written in article 36 of law No. 32 Of Year 2004 on Local Government, so that aobstruct gthe way process of invrstigation . From the description above to give autor suggestion / recommendations for the fiture in the process of criminal investigation of Corruption should permit or a written letter of approval is not required, for a smooth investigation, so thet this does not cause discrimination , and in the case of an investigation thet was ingrated institutions (a roof), which consists of Personility Police , Judiciary, District Court and BPKP .

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Law
ID Code:17734
Deposited By:Mr upt perpus 4
Deposited On:27 Jul 2010 11:25
Last Modified:27 Jul 2010 11:25

Repository Staff Only: item control page