PEMBANGUNAN PEDESAAN DALAM KONTEKS AGROPOLITAN, DESENTRALISASI, DAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA STUDI KASUS DAERAH MINANGKABAU-SUMATERA BARAT

Abstract

Penelitian ini menelaah fenomena yang terjadi dalam perubahan politik Indonesia dari sentralistik ke desentralistik dengan mengambil studi kasus program agropolitan yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Agam yang berbatasan langsung dengan wilayah administrasi Kota Bukittinggi. Sejalan dengan tujuan otonomi daerah agar masing-masing daerah mampu mengatur diri sendiri, maka tujuan akhir program agropolitan di Kabupaten yang dirintis pada tahun 2002 ini adalah untuk mewujudkan kawasan agropolitan yang mandiri tahun 2007. Namun pelaksanaannya terhenti sebelum tahun 2007. Mengapa program agropolitan tidak mampu mencapai tujuannya untuk memandirikan kawasan, apakah ada kesalahan dalam pelaksanaannya? Permasalahan ini dicoba dianalisa secara deskriptif berdasarkan data, informasi dan bibliografi. Dari analisa tersebut dapat ditarik beberapa faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan program agropolitan; antaranya adalah: 􀁸 Desentralisasi; terkait dengan pembiayaan program yang tidak dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan perluasan kota Bukittinggi yang ditetapkan dengan PP 84/1999, yang menyebabkan sebagian besar kawasa agropolitan berada dalam wilayah sengketa. 􀁸 Otonomi daerah; adanya benturan dalam hal kerjasama antar daerah yang tidak efektif dalam mengatasi permasalahan perbedaan kepentingan antar daerah bertetangga 􀁸 Kelemahan teknis; pemilihan lokasi program yang tidak cukup strategis, pembangunan konstruksi yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan misi program, pembangunan pasar baru tanpa mempertimbangkan peningkatan kualitas pasar yang sudah ada, dan kelemahan dalam menangani permasalahan yang timbul yang menyebabkan pembangunan pedesaan ini menjadi sia-sia. Mengingat program ini cukup bagus bagi pengembangan pedesaan maka sebaiknya program ini di coba pelaksanaannya di kawasan Agam Barat yang masih kurang terbangun This research concerns about one of the phenomena occurred during the political change in Indonesia: from centralistic to decentralistic, taking a case study Agropolitan Program in Kabupaten Agam, located in the border of Kota Bukittinggi. Established in 2002, this program aims to create a self-sustained agropolitan zone in 2007, as a part of regional autonomy objective that each region has the ability to manage themselves independently. But unfortunately, this plan stopped before 2007. Why was the Agropolitan Program not able to reach his goal to promote a self-sustained agropolitan zone? What is the problem emerged during the process? This study tries to analyze the issue using descriptive method based on sets of data and information, including some bibliographical references. From the analysis, we can indicate several factors who gave some impacts to the program, such as: 􀂃 Decentralization. Some budgets of the program could not respond to local needs because of a managerial problem. The policy that extended the area of Kota Bukittinggi (PP 84/1999) caused the majority area of agropolitan zone was under legal dispute. 􀂃 Regional autonomy. There were some contradictions of interest among the neighboring regions who leaded to an ineffective partnership. 􀂃 Technical problem. The chosen location is not strategic enough. The infrastructure project did not suit to the people needs and the mission of the program itself. The construction of a new market did not consider the improvement of existing markets. In addition, the lack of competency to solve those problems made this rural development program lost his meaning. Referring to the importance of this plan for rural development, we need to take some considerations to reestablish this program in west zone of Kabupaten Agam, an under-development area in West Sumatra.