PERLINDUNGAN NASABAH TERHADAP PEMBUATAN SYARAT-SYARAT BAKU DALAM PERJANJIAN GADAI PADA PERUM PEGADAIAN CABANG MRICAN KOTA SEMARANG ( CUSTOMER PROTECTION TOWARDS STANDARD CONDITIONS ARRANGEMENT OF PAWN AGREEMENT IN PUBLIC PAWNSHOP MRICAN BRANCH, SEMARANG)

Nurdaeni, Ida (2006) PERLINDUNGAN NASABAH TERHADAP PEMBUATAN SYARAT-SYARAT BAKU DALAM PERJANJIAN GADAI PADA PERUM PEGADAIAN CABANG MRICAN KOTA SEMARANG ( CUSTOMER PROTECTION TOWARDS STANDARD CONDITIONS ARRANGEMENT OF PAWN AGREEMENT IN PUBLIC PAWNSHOP MRICAN BRANCH, SEMARANG). Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
338Kb

Abstract

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah kurangnya perlidungan hukum nasabah dalam pejanjian gadai yang menggunakan syarat-syarat baku dalam perjanjian oleh Perum Pegadaian Cabang Mrican di Kota Semarang. Tujuan penelitian ini dalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum nasabah terhadap pembuatan syarat-syarat baku dalam perjanjian gadai pada Perum Pegadaian Cabang Mrican di Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian adalah deskriptif kualitatif dari instrumen pengambilan data melalui kuisioner dan wawancara. Teknik penentuan sampel adalah purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Perum Pegadaian Cabang Mrican sebanyak 10 orang yang melakukan perjanjian gadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (a) perjanjian baku yang dibuat Perum Pegadaian dalam perjanjian gadai kurang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Hal tersebut disebabkan karena syarat-syarat baku yang menjadi substansi perjanjian pengaturan hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang. Isi perjanjian dengan menggunakan syarat-syarat baku memberikan hak yang lebih banyak kepada Kreditur (Perum Pegadaian) daripada kepada Debitur (nasabah); (b) syarat-syarat baku dalam perjanjian gadai semuanya ditetapkan secara sepihak dan tidak memberikan ruang dan peluang bagi nasabah untuk merubah atau memberi pilihan atau menambah hak dan mengurangi kewajiban pihak nasabah. Hal tersebut terjadi karena pihak pegadaian memiliki keunggulan psikologis dan ekonomis, sedangkan pihak nasabah sebagai peminjam harus tunduk pada isi perjanjian.; (c) tanggung jawab nasabah dalam pelaksanaan prestasi perjanjian ditentukan menurut situasi yang dihadapi, wanprestasi dalam perjanjian gadai lebih banyak dilakukan pihak nasabah khususnya dalam pelunasan pinjaman yang telah jatuh tempo sehingga barang gadai di lelang, sedangkan pihak Perum Pegadaian wanprestasi terjadi dalam penaksiran dan lelang barang gadai. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian gadai diperlukan penerapan instrumen hukum perlindungan konsumen yang dalam implementasi perjanjian para pihak dapat melibatkan instrumen hukum privat dan instrumen hukum publik (hukum administrasi) agar kepentingan kedua belah pihak dapat terlindungi. The subject of this thesis is the lack of customer protection in pawn agreement that uses standard conditions by public pawnshop Mrican branch, Semarang. The objectives of this thesis are to find out and to analyze customer protection in pawn agreement that uses standard conditions by public pawnshop Mrican branch, Semarang. The research employs descriptive qualitativemethod. The data are primary and secondary which are obtained from questioner and interview and documentation with purposive sampling techniques. Populations of this research are ten customers of Mrican pawnshop who deal with pawn agreement. The result shows that ; (a) the standard agreement established by pawnshop is lack of customers’ law protection. It is because there is an unbalance between right and obligation of each party as mentioned in the standard conditions that becomes the agreement substance. The right are given more to the pawnshop rather than to the customers; (b) all standard conditions are determined by the pawnshop itself that does not give any chance for the customers to study the agreement moreover to change the contents whether to add their rights or to reduce their obligation. This is because psychologically and economically the pawnshop side has higher position that demands the customers to obey the agreement they have made; (c) the accomplishment of the agreement by the customers is determined according to the situation. The perfidy is usually done by the customers in relation with the due time, while the pawnshop itself usually perfidy in the auction of overdue time stuff. To provide law protection towards cuatomers it takes good implementation of law instrument including public and private law so that both parties are benefited each other.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:17712
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:27 Jul 2010 10:16
Last Modified:27 Jul 2010 10:16

Repository Staff Only: item control page