PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROYEK SERTIFIKASI MASAL SWADAYA (SMS) UNTUK TANAHTANAH WARISAN DI KECAMATAN NOGOSARI, KABUPATEN BOYOLALI ( THE REGISTRY OF RIGHTS ON LAND THROUGH INNATE EFFORT MASS CERTIFICATION PROJECT/ SERTIFIKASI MASAL SWADAYA (SMS) FOR THE INHERITANCE LANDS IN NOGOSARI SUB-DISTRICT BOYOLALI DISTRICT)

Abstract

Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, sudah sewajarnya peraturan mengenai pertanahan diatur sedemikian rupa, sehingga dapat meminimalkan timbulnya permasalahan di bidang pertanahan. Salah satu hal penting untuk mewujudkan tertib di bidang pertanahan adalah kepastian hukum hak atas tanah. Di antara pemilikan dan penguasaan hak atas tanah yang terjadi dalam hukum adalah karena pewarisan. Pendaftaran tanah yang terjadi karena pewarisan diperlukan untuk memberi perlindungan hukum kepada ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah yang baru. Pendaftaran hak atas tanah yang terjadi karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang telah didaftar dilakukan sebagaimana yang diwajibkan menurut ketentuan dalam Pasal 36 PP No.24 Tahun 1997 . Bilamana bidang tanah yang didaftarkan tersebut belum didaftar, ahli waris sebagai calon pemegang hak yang baru berkewajiban untuk menyerahkan dokumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf b PP No.24 Tahun 1997. Dokumen tersebut perlu diserahkan mengingat pendaftaran haknya baru dapat dilakukan setelah dilaksanakan pendaftaran untuk pertama kali. Penelitian tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah Secara Masal Swadaya (SMS) Untuk Tanah-Tanah Warisan Di Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah tersebut dalam praktek secara masal khususnya untuk tanah-tanah warisan, peran kepala desa dan pemerintah serta hambatan yang timbul dalam proses pendaftarannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dilakukan di wilayah Kabupaten Boyolali dengan memakai data primer dan data sekunder dan penarikan sampel dilakukan secara purposive non random sampling. Desa yang menjadi sampel adalah Desa Sembungan dan Desa Potronayan, Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara SMS ini sangat besar yaitu sebagai fasilitator dan mediator antara peserta SMS dengan Kantor Pertanahan. Peran tersebut antara lain melakukan sosialisasi, media informasi dan lain-lain. Di lain pihak Kantor Pertanahan berperan aktif dalam mempercepat proses penerbitan sertifikat dan menarik biaya seminim mungkin. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara masal swadaya dapat diatasi berkat koordinasi yang baik di antara pihak yang terkait. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah melalui proyek sertifikasi masal swadaya (SMS) di Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan yang diharapkan dalam rangka pelaksanaan catur tertib pertanahan, yaitu dengan meningkatnya jumlah bidang tanah yang sudah bersertifikat dan terbentuknya peta pendaftaran. Considering the inportance of land human living, itis the nature to regulate the land regulation; consequently, it could minimize the raising problems about land, thus needed the right law on rights on land. One of the rights on land possession laws is inheritance land law. The registry of inheritance lan is needed to give a law protection for the legal heir as the new holder of rights on land, and it is done by the condition of Section 36 PP No.24 Year 1997. Based on Section 39 Sub- section (1) letter. B PP No. 24 Year 1997, before the land is registered, the legal heir as the new holder has to hand over the document. The purpose of the research on The Registry of Rights On Land through Innate Effort Mass For The Inheritance Lands in Nogosari Sub-district Boyolali District is to evaluate the restry of rights on land execution in mass procedure, especially for the inheritance lands, the administration staff and the raising problems. The researcht used juridical-empirical approach methods, with a primary data, secondary data and the sample draew that used purposive non-random sampling. The village sample was Sembungan and Potronayan village, Nogosari Sub-district Boyolali District. The role of the village headman as the facilitator and mediator in this matter is very crucial, such as socialisation creator, information medium, etc. In the other hand, Lands Board Office has a crucial role to make the process of the certificate issues faster and to draw less cost. The conclusion of the research is the execution of The Registry of Rights on Land though Innate Effort Mass Certification Project in Nogosari Sub-district Boyolali District has already matched with land’s five rules execution, with an increase in the amount of the certified lands and the forming of registration map.