MENUJU PEMBIAYAAN PRASARANA KOTA BERBIAYA TAK KEMBALI (Studi Kasus Jalan Lokal Kota Semarang)

Abstract

As a public service provider the government faces a problem of sustainability of infrastructure services due to the budget constraint for operating and maintenance the infrastructure, especially for non cost recovery infrastructure such as road and drainage. The provider cannot directly charge the user for the usage of the non cost recovery infrastructure. The fund to operate and maintain the non cost recovery infrastructure is funded by tax. Therefore the government faces the sustainability problem for operating and maintenance the non cost recovery infrastructure. Based on that condition, the researcher needs to investigate the infrastructure sustainable fund and choose local road in Semarang City as a case study The road has an important role for regional development and so it does for Semarang City. Unfortunately this strategic role is not followed by well operated road management which is indicated by the increasing number of damaged road. In 1993 to 2004 the number of damaged road increases from 7.1% to 23% (BPS Kota Semarang, 1993-2004). It will directly imply for road user by increasing cost of fuel and decreasing safety and amenity. An interesting phenomenon which is used for research background is that most of damaged roads is local road which is locally managed by the government of Semarang City. On the contrary for neighborhood road which is managed by community is on good condition and well managed by the community it self. For this phenomenon the researcher need to investigate wether the community willing or not willing to financially participate for operating and maintenance the local road. This is interesting to be investigated because the damaged road will directly imply for their welfare. Severe damaged road meaning more social cost that should be paid by them. If the community receive the benefit of good road pavement, why does the government not involve the community to financially participate for operating and maintenance of local road in Semarang City? To address that research question, Contingent Valuation Method (CVM) is used to explore community willingness to finance the operating and maintenance cost. CVM is one of many methods use to valuing public good trough people’s stated preference. Variables to be examined are demographic variables, cost of fuel and service. The result is 53.33% of the people in Semarang City are willing to pay for financing operating and maintenance of local road by Rp 500 per months. The funds must be managed by an accountable and transparent independent institution. The conception for infrastructure sustainable funds is adopted from neighborhood infrastructure development, using finance sharing model between government and community to build road maintenance funds which is managed by community itself trough local independenden institution. Pemerintah sebagai penyedia prasarana kota menghadapi masalah sustainabilitas layanan prasarana, hal ini disebabkan minimnya dana untuk operasi dan pemeliharaan prasarana kota, khususnya untuk prasarana kota yang berbiaya tak kembali, seperti jalan dan drainase. Sebagaimana diketahui bahwa pembiayaan operasi dan pemeliharaan untuk prasarana berbiaya tak kembali diambil secara tidak langsung melalui pajak, berbeda dengan prasarana yang berbiaya kembali yang dapat dibebankan secara langsung kepada masyarakat (pengguna) melalui tarif yang sesuai dengan penggunaan, sehingga mempunyai peluang sustainabilitas yang lebih baik dibanding dengan yang berbiaya tak kembali. Padahal jika dilihat dari peran yang dimiliki prasarana berbiaya tak kembali mempunyai peran yang tidak kalah pentingnya bagi masyarakat, namun karena karakteristik penggunaannya yang bebas, menjadikan proses pembiayaan tidak dapat dibebankan secara langsung kepada pengguna. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana keberlanjutan pembiayaan prasarana kota yang berbiaya tak kembali, dengan mengambil contoh kasus pada jalan lokal di Kota Semarang. Jalan sebagai prasarana transportasi memegang peran penting dalam pembangunan wilayah, termasuk di Kota Semarang. Tetapi sayangnya peran strategis jalan tidak diimbangi dengan kemampuan penyelenggaraan jalan yang baik, hal ini dapat diindikasikan dengan tingkat kerusakan jalan yang tinggi. Berdasarkan data BPS Kota Semarang, terjadi kenaikan jumlah jalan yang rusak dari 7,1% hingga 23% dari tahun 1993 hingga tahun 2004. Kerusakan permukaan jalan akan berpengaruh secara langsung kepada para pengguna jalan (kendaraan bermotor), antara lain waktu tempuh yang lebih lama, meningkatkan biaya bahan bakar, berkurangnya faktor keamanan dan kenyamanan. Fenomena yang cukup menarik sebagai dasar pijakan dalam penelitian ini adalah bahwa kondisi jalan yang rusak sebagian besar adalah jalan lokal yang kewenangan penyelenggaraannya ada pada Pemerintah Kota Semarang, sedangkan jalan pada lingkungan permukiman kondisinya bagus, karena masyarakat secara mandiri mengelola jalan tersebut. Berdasarkan pada fenomena tersebut, maka peneliti ingin meneliti apakah masyarakat di Kota Semarang mau berperan secara finansial dalam penyelenggaraan jalan lokal, khususnya untuk pembiayaan operasi dan pemeliharaan jalan? Fenomena ini menarik untuk diteliti karena biaya sosial yang (mungkin) timbul akan semakin tinggi jika kondisi jalan semakin rusak dan pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan mereka. Jika masyarakat mendapatkan manfaat yang besar dari kualitas jalan yang baik, mengapa pemerintah tidak berusaha mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, mengapa pemerintah tidak mengajak masyarakat untuk bersama-sama menanggung biaya operasi dan pemeliharaan jalan. ”Contingent Valuation Method” (CVM) suatu pendekatan untuk kuantifikasi nilai barang publik digunakan peneliti sebagai alat untuk mengidentifikasi besaran kemauan membayar masyarakat. Prinsip utama dalam metode ini adalah pada penentuan preferensi responden berkaitan dengan kemauan masyarakat membayar biaya operasi dan pemeliharaan jalan. Variabel-variabel yang akan diteliti antara lain, variabel demografi dan variabel pengeluaran untuk operasional kendaraan (BBM dan servis). Hasil dari penelitian didapat bahwa 53,33% responden menyatakan bersedia terlibat secara finansial dalam operasi dan pemeliharaan jalan dengan nilai rata-rata kemauan membayar sebesar Rp 500/bulan, dengan syarat harus dikelola secara transparan dan akuntabel oleh institusi independen. Dikaitkan dengan keberlanjutan pembiayaan prasarana kota berbiaya tak kembali, maka konsepsi awal berdasarkan pada kondisi dan karakteristik masyarakat di Kota Semarang yang menginginkan transparansi pengelolaan keuangan, maka konsepsi pembiayaan yang diusulkan mengadopsi konsepsi pembangunan prasarana pada lingkungan RT, dengan model pembiayaan bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam bentuk dana pemeliharaan jalan yang dikelola oleh satu lembaga yang independen, akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangan, dengan kontrol penuh oleh masyarakat.