PENGUATAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN BERBASIS PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK AGRIBISNIS UNGGULAN DI KABUPATEN SEMARANG

Abstract

Mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan hidup dari sektor pertanian, karenanya revitalisasi pertanian sangat strategis untuk dilaksanakan, guna memacu pembangunan perdesaan dengan pengembangan kawasan agropolitan, yaitu mengubah kawasan perdesaan menjadi kota pertanian yang berkembang dan mampu menghela pembangunan wilayah perdesaan sekitarnya. Masalah pokok adalah kesenjangan antara perencanaan strategi pengembangan kawasan agropolitan yang dicanangkan pemerintah dan penerapannya di Kabupaten Semarang. Tujuan penelitian untuk memperbaiki perencanaan Penguatan Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Peningkatan Daya Saing Produk Agribisnis Unggulan. Identifikasi hasil dan analisa hasil penelitian menunjukkan bahwa : Kabupaten Semarang merupakan daerah yang potensial untuk pengembangan kawasan agropolitan, karena memiliki produk pertanian unggulan berupa produk holtikultura, utamanya sayuran, tanaman pangan, buah, tanaman hias dan empon-empon, yang sangat mendukung untuk pengembangan kegiatan agribisnis dan pengembangan kawasan agropolitan. Hasil analisis SWOT menunjukan bahwa secara umum kondisi agribisnis di Kabupaten Semarang masih berada pada kondisi yang lemah dan terancam, sehingga terjadi kesenjangan dengan kebijakan pemerintah. Penyebab kesenjangan meliputi aspek manajemen, agribisnis dan aspek hukum. Kesimpulan : aspek manajemen berupa kurang sosialisasi, kurang koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan antar instansi, serta terjadinya inkonsistensi kebijakan pemerintah, aspek agribisnis karena lemahnya kondisi agrobisnis di Kabupaten Semarang, sedangkan aspek hukum karena belum adanya landasan hukum yang kuat di daerah guna pengembangan kawasan agropolitan. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk memperkuat manajemen perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan agribisnis dari pusat sampai ke daerah dengan mengoptimalkan sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan, serta meningkatkan upaya pemeliharaan konsistensi kebijakan pemerintah, meningkatkan kondisi agribisnis, serta mewujudkan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan kawasan agropolitan. Most of Indonesian are depending their live from farming sector, therefore farming revitalization is a strategic plan to do, in order to push out the development of village area to be an agropolitan area. The goal is to transform these villages to be an agronomic area and able to develop other area. The main problem is discrepancy between strategic plan brought by the government about the development of agropolitan area and the application in the regency of Semarang that include management problem, agribusiness, and rules. The objective of the observation is to repair the plan of reinforcement strategy towards the development of agropolitan area based on the increasing competitiveness of the agribusiness superior product. An analysis and identification of the result shows that: regency of Semarang is a potential region to build an agropolitan area because the region has the superior farming product that is horticulture product. The main products are: vegetables, food plant, and herbal plant. Yet there are still any weakness and treats, particularly in management aspect, agribusiness aspect and law aspect. The result analysis of SWOT shows that generally the condition of agribusiness in the regency of Semarang is still in a fragile condition, so that gab is raise up toward the government policy. Management aspect, agribusiness, and law aspect are included as the gab maker. Conclusion: management aspect is no socialization, no coordination, synchronization, and the interinstitution cohesiveness, agribusiness aspect because the weakness condition in the regency of Semarang, while law aspect happens because there is no basic rules which arrange the development of agropolitan area. Therefore it is recommended to strengthen planning management and the agribusiness arrangement by optimalizing, socializing, coordinating, synchronizing, and also to increase maintenance of government policy consistency, to increase agribusiness condition, and to create a good rules for the development of agropolitan area.