PENEGAKAN HUKUM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Abstract

The Law enforcement of the Presidential Decree Number 80 Year 2003 as the execution manual upon the perspective of code number 5 year 1999 ( that upon the principle of the purpose shall be executed within the efficient,effective,opened,and competitive,and fair or non discriminative ),upon the execution is still varied by the unheality activity behaviors.Thay are plotting and doing collusion with the committee of the providing upon the method of the direct designation or direct election to determine the final winner. It could be seen upon the recent fact upon the providing completed by regional Office of Departement of Law and Human Rights of Central Java,since upon the process upon Presidential Decree Number 80 Year 2003,there is method of direct designation andc direct election to determine the service or commodity provider,which needs revising upon the system and regulation to not to have direct designation and direct election, and the limited auction would ranther use the method of public auction. The Presidential Decree Number 80 year 2003 as the implementation of the government policy upon the execution of the service commodity provider designation could have a healthy competition and the wider opportunity for the commerce world to participate upon the process. Thus, it needs to have the system revision upon the election of the provider that is better to complete public auction to the equal service / commodity provider. For the direct designation , it is better to complete it upon the emergency or natural disaster causes. So that,it cauld support the healthy commerce competition as ruled with Code number 5 Year 1999. The formulation of the Presidential Decree Number 80 year 2003 as the implementation of the Publioc Policy is not consistent with the principle and purpose of the providing of the commodity it self, like the nature of opened and competitive,fair / non –discriminative,meanwhile upon the election method of the provider,it is still the execution of the direct designation system,limited auction,and public auction ,the method is considered to limid the competition and raise the unheality competition,unfair,and discriminative. It would be better to have efficient, effective,opened,competition,fair or non-discrimination process of the service and commodity providing. To determine the provider needs to revise the system and regulation to not complete it by using direct designation,direct election,and limited auction,it would better to execute it by using direct designation,direct election,and limited auction.it would better to execute it by using public auction method. Penegakan Hukum Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagai pedoman pelaksanaan dalam perspektif undang-undang nomor 5 tahun 1999 (yang pada asasnya atau tujuan harus dilaksanakan dengan prisip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, dan adil atau tidak diskriminatif) dalam pelaksanaannya masih banyak diwarnai perilaku usaha yang tidak sehat. Seperti melakukan persengkokolan serta melakukan kolusi dengan panitia pengadaan pada metode sistem penunjukan langsung dan pemilihan langsung untuk menentukan hasil akhir pemenang. Hal ini bisa dilihat dari fakta yang ada pada pengadaan yang dilakukan oleh Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jateng, karena dalam proses pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 di situ masih terdapat adanya metode penunjukkan langsung dan pemilihan langsung untuk menentukan penyedia barang dan jasa untuk perlu dirubah sistem dan peraturannya tidak perlu lagi menggunakan penunjukkan langsung, pemilihan langsung, dan pelelangan terbatas lebih baik menggunakan metode pelelangan umum. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagai implementasi kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilaksanakan persaingan sehat dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para dunia usaha untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa, maka perlu diadakan perbaikan sistim pengadaan barang/jasa terhadap metode/sistim pemilihan penyedia barang/jasa cukup dilaksanakan dengan pelelangan umum terhadap para penyedia barang/jasa yang setara. Untuk sistim penunjukan langsung sebaiknya dilaksanakan pada pekerjaan yang bersifat darurat atau karena bencana alam. sehingga dapat mendukung persaingan usaha yang sehat sebagaimana yang telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Formulasi keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagai implementasi kebijakan publik tidak konsisten dengan asas dan tujuan pengadaan barang itu sendiri, antara lain terbuka dan bersaing, adil / tidak diskriminatif, sementara dalam metode pemilihan penyedia barang / jasa masih dilaksanakan dengan sistem penunjukkan langsung, pelelangan terbatas dan pelelangan umum, cara seperti ini justru akan mempersempit persaingan sehat dan menumbuhkan persaingan tidak sehat / tidak kompetitif, tidak adil dan diskriminatif. Sebaiknya proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif. Untuk menentukan penyedia barang dan jasa perlu dirubah sistim atau peraturannya tidak perlu lagi menggunakan penunjukan langsung, pemilihan langsung dan pelelangan terbatas lebih baik menggunakan metode pelelangan umum.