IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH

Abstract

This study revealed how the implementation of Surakarta city local regulation number 12 year 2002 concerning retribution of fire extinguish tool inspection within local autonomy and the factors influencing in the implementation of such regulation. The goal of study are to gain data related implementation of Surakarta city local regulation number 12 year 2002 concerning retribution of fire extinguish tool inspection within local autonomy and the factors influencing in the implementation. This is a normative research with qualitative approach. According to the goal, regarded as descriptive normative research. The research takes place at Government of Surakarta city. The resource of data included seconded data. Data collection technique conducted by interview, observation, and library study, as well as books, legislation, papers, prior research report, document, etc. The analysis technique used is qualitative analysis with interactive model. The result of study showing that the implementation of Surakarta city local regulation number 12 year 2002 concerning retribution of fire extinguish tool inspection within local autonomy much focused to aspect of economical usage or importance as impact of partial local autonomy understanding and lack of giving attention to basically value of law application containing legal certainty and justice. Meanwhile the factors influencing implementation of such local regulation are bias legal substance, inconsistent, legal structure. The parties involved did not understand the meaning and goal of comprehensive law and retribution subject legal culture as well as collector apparatus that tends to pragmatically manner. The implementation of such regulation conducted by based upon retribution collection target and economical approach. Meanwhile the regulation is uncompleted as a system so there is policy of field apparatus to over come such problem. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dalam rangka otonomi daerah, dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dalam implementasi peraturan daerah tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data tentang: implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dalam rangka otonomi daerah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasinya. Penelitian ini merupakan kajian normatif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan tujuannya termasuk penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Pemerintah Kota Surakarta. Sumber data meliputi sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan penelitian kepustakaan, baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dalam rangka otonomi daerah lebih menitikberatkan pada aspek kegunaan atau kemanfaatan ekonomis sebagai akibat dari pemahaman otonomi daerah yang parsial dan kurang memberi perhatian pada nilai-nilai dasar penerapan hukum yang bersifat kepastian hukum serta keadilan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah tersebut adalah substansi hukum yang rancu dan kurang konsisten, struktur hukum, dalam hal ini para pihak yang terkait yang belum memahami makna dan tujuan hukum secara komprehensif, serta kultur hukum wajib retribusi maupun petugas pemungut yang cenderung bersikap pragmatis. Implementasi peraturan daerah tersebut dilakukan dengan mengacu pada target pemungutan retribusi serta pendekatan yang bersifat ekonomis. Sementara itu peraturan yang ada belum lengkap sebagai suatu sistem sehingga ditempuh adanya kebijakan petugas pelaksana untuk mengatasinya.