EVALUASI PROSES PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) di KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SETYAWAN , WARIH BUDIYONO (2008) EVALUASI PROSES PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) di KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
1308Kb

Abstract

Poverty Overcome Program isn’t solid, directed, and continuous yet. So District Development Program (DDP) is developed to achieve it. District Development Program (DDP) is implemented based on participative development program. At last, an implemented program will looked for the equality with the concept itself. Is the District Development Program (DDP) at Karangmojo District has implemented appropriate with the concept. Generally District Development Program (DDP) in Indonesia began in 1998/1999 as a development from poverty overcome program or Presidential Directive Program for Left Behind Village. District Development Program (DDP) at Karangmojo began in year 2001 at Karangmojo District, District Development Program (DDP) implemented in year 2001-2004 in 9 (nine) different villages in Karangmojo District area. They are Bendungan, Wiladeg, Bejiharjo, Kelor, Ngawis, Ngipak, Gedangrejo, Karangmojo, and Jatiayu. The aid was alocated to build facilities that support social economic of local people and economic activities such as saving and loan and capital employed. It organized by economic development program (revolving fund). It will be use for productive economic defrayal for local people. The revolving fund was organized by saving and loans revolving fund system. Groups of people who want to use the fund must refund to the organizer in each villages. It means to maintain the viability of the revolving so that every people can use to defrayed economic investment in SDP implementation. Based on the above, the evaluation with the research of District Development Program (DDP) process at Karangmojo District, Gunungkidul regency is needed in order to study the results of program implementations, they are physically, productive economic, and reinforcement of people capacity program who are the component of District Development Program (DDP) and analyze the concept appropriation to the implementation of District Development Program (DDP) at Karangmojo District. Finally the research concludes that District Development Program (DDP) at Karangmojo District was based on the concept itself. The process of District Development Program (DDP) implementation was based on the decentralization, transparency, needy and women involvement, and conservation concept will possible to achieve the purpose of the program to the reinforcement of people capacity at Karangmojo sub district. District Development Program (DDP) at Kaarngmojo District also can build the facilities that support social economic activities such as roads, markets, and bridges, eventhough it is not spread evenly yet in every village. The economic activities by the giving of financial aid for productive economic and saving and loan was able to increase people prosperity. Through the physically and economic activities, District Development Program (DDP) as one of the development program, will give an easy access to social economic that will give the prosperity improvement according to people ability itself. Although District Development Program (DDP) cannot directly solve the poverty problem, this program will support the realization of better life. Finally District Development Program (DDP) must maintain as a development program based on improvement and involvement. Program penanggulangan kemiskinan dirasakan belum terpadu, terarah dan berkesinambungan maka dikembangkan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) untuk mencapainya. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan partisipatif. Pada akhirnya sebuah program yang dilaksanakan akan dicari kesesuaiannya dengan konsep program itu sendiri. Apakah Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo telah dilaksanakan sesuai dengan konsepnya. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) secara keseluruhan di Indonesia dimulai pada Tahun 1998/1999 sebagai sebuah pengembangan dari program penanggulangan kemiskinan atau Program Inpres Desa Tertinggal. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo dilaksanakan mulai Tahun 2001. Di Kecamatan Karangmojo, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dilaksanakan sejak tahun 2001sampai tahun 2004 di 9 (sembilan) desa dalam wilayah Kecamatan Karangmojo. Desa-desa tersebut adalah Bendungan, Wiladeg, Bejiharjo, Kelor, Ngawis, Ngipak, Gedangrejo, Karangmojo dan Jatiayu. Bantuan tersebut dilokasikan untuk kegiatan pembangunan prasarana fisik yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan ekonomi yaitu kegiatan simpan pinjam dan bantuan modal usaha. Bantuan yang dikelola melalui program pembangunan ekonomi (dana bergulir). Dana yang digulirkan akan terus digunakan sebagai pembiayaan ekonomi produktif bagi warga masyarakat selanjutnya. Dana bergulir tersebut dikelola dalam sistem simpan pinjam dana bergullir. Kelompok masyarakat yang memanfaatkan dana simpan pinjam tersebut wajib mengembalikan kepada pengelola di masing – masing desa. Hal tersebut dimaksudkan untuk manjaga kelangsungan perguliran yang nantinya akan dinikmati seluruh warga masyarakat yang membutuhkan untuk membiayai investasi ekonomi yang dilaksanakan dalam kegiatan PPK. Berdasarkan hal tersebut dilakukan evaluasi dengan penelitian Proses Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan kajian terhadap hasil pelaksanaan program – program, baik program fisik, program ekonomi produktif dan penguatan kapasitas masyarakat yang merupakan komponen Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan melakukan analisis terhadap kesesuaian konsep dan implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo. Penelitian ini pada akhirnya didapat kesimpulan bahwa PPK di Kecamatan Karangmojo telah berjalan dengan berpegang pada prinsip-prinsip program itu sendiri. Proses pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang berpegang pada prinsip desentralisasi, keterbukaan, keterlibatan orang miskin dan keterlibatan perempuan serta pelestarian akan memungkinkan tercapainya tujuan program terhadap penguatan kapasitas masyarakat di kecamatan Karangmojo. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo juga telah dapat membangun prasarana fisik yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, berupa jalan, los pasar, jembatan, walaupun belum dapat merata di setiap desa atau dusun.Untuk kegiatan ekonomi berupa pemberian bantuan modal untuk usaha ekonomi produktif dan simpan pinjam, telah mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Melalui bantuan kegiatan fisik dan ekonomi maka PPK sebagai salah satu program yang berbasis pemberdayaan, akan memberikan kemudahan akses sosial ekonomi yang pada akhirnya memberikan kondisi perbaikan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri. Walaupun belum dapat dikatakan dengan adanya pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo telah mampu mengubah secara langsung dan dalam waktu yang singkat terhadap tingkat kemiskinan namun dimungkinkan akan mendorong ke kehidupan yang lebih baik dan secara pelan namun pasti terwujud. Pada akhirnya PPK harus dipertahankan sebagai sebuah program pembangunan yang berbasis pemberdayaan dan partisipatif.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Urban and Regional Planning
ID Code:17657
Deposited By:Mr UPT Perpus 1
Deposited On:27 Jul 2010 09:10
Last Modified:21 Jun 2011 16:35

Repository Staff Only: item control page