KETERSEDIAAN ALOKASI RUANG TERBUKA HIJAU KOTA PADA ORDO KOTA I KABUPATEN KUDUS

Abstract

City Ordo I of Kudus Regency, as a part of Kudus Regency Administrative Area, is involved within the local area spatial planning, which is stipulated in the Kudus Regency Local Regulation No. 8/2003 on Spatial Planning of Kudus Regency. This project was developed based on needs for adequate open area in the regency, in forms of either green or non-green areas. Current activity and population growth has pursued the needs for city green, open space in the City Ordo I. This study aimed to find out allocation of green open area, potentials and problems, ad roles of public agencies in providing the Green Open Area (RTH) in City Ordo I of Kudus Regency. The study was performed by a qualitative approach, in which details in data collection and respondents determination were held in line with the importance and characteristics presumably appropriate to the study purpose. The allocation of the City Ordo I Kudus Regency in the coming five years shall be optimized as such that it can excess the 30% of the area square (44.81%). The area consisted of public sites (32.58%) and private (agricultural) sites (8.23%), so that it can fulfill the demand stipulated in the Act No. 26/2007. However, such condition is believed inadequate to cover the local people as needs for the open area of 76.53 m2/individual. The City Ordo I of Kudus Regency has great potentials with its particular characteristics, such as flat topography, adequate hydrological condition, fertile area, and cool weather. The problems faced were, nevertheless, no formal regulations on requirements of the green open area allocation. As no empowerd body dealing with this issue, concerned stakeholders were still less concerned. The legal principle underlying the Green Open Area in the City Ordo I of Kudus Regency yet to apply so that the Green Open Area-related agencies did not have any legitimate authority to implement the Green Open Area. Ordo Kota I Kabupaten Kudus yang merupakan bagian dalam Kabupaten Kudus dalam perencanaan tata ruang wilayahnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus belum memuat penyediaan kawasan terbuka hijau ataupun nonhijau. Sehingga seiring dengan pertumbuhan aktivitas penduduknya maka, ketersediaan ruang terbuka hijau kota pada Ordo Kota I Kudus memerlukan kajian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alokasi ruang terbuka hijau, potensi dan permasalahan serta peranan lembaga pemerintah dalam penyediaan RTH di Ordo Kota I Kabupaten Kudus. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mencari kedalaman data dengan penentuan responden tertentu sebagai nara sumber sesuai dengan kepentingan dan karakteristik tertentu yang dipandang sesuai dengan tujuan penelitian. Alokasi Ruang Terbuka Hijau Ordo Kudus. Kota I Kabupaten Kudus pada lima tahun mendatang dapat dioptimumkan hingga lebih dari 30% dari luasan wilayah yaitu sebesar 44,81% yang terdiri dari 32,58% berupa lahan publik dan 8,23% berupa lahan pertanian (privat) sehingga dapat memenuhi tuntutan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, akan tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan ruang terbuka hijau sebesar 76,53 m2/jiwa. Ordo Kota I Kabupaten Kudus memiliki potensi dalam pengembangan penyediaan ruang terbuka hijau karena memiliki kondisi fisik wilayah dengan kondisi topografi yang datar, kondisi hidrogeologis yang memadai, lahan yang subur, dan iklim yang sejuk, sedangkan permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya peraturan formal yang mengatur tentang ketentuan alokasi ruang terbuka hijau sehingga kurang mendapat perhatian dari para stakeholder. Dasar Hukum yang mengatur tentang RTH di Ordo Kota I Kudus belum ditetapkan sehingga lembaga-lembaga pengelola RTH belum memiliki dasar kewenangan yang kuat untuk pengimplementasian RTH.