KONSEKUENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS TERHADAP EKSISTENSI PERSEROAN TERBATAS ( THE CONSEQUENCES CHANGE OF LAWS TO THE LIMITED COMPANY EXISTENCE)

Abstract

Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia yang berusaha menyesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi, maka Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas telah beberapa kali mengalami perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan menganalisa konsekuensi perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas terhadap eksistensi Perseroan Terbatas di Indonesia, serta syarat-syarat dan perijinan apakah yang harus dipenuhi suatu Perseroan Terbatas agar dapat diakui beroperasi di Indonesia. Bagaimanakah status harta kekayaan atau asset suatu Perseroan Terbatas , jika anggaran dasarnya tidak disesuaikan ? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji dan menganalisa masalah hukum yang ada sesuai dengan kebutuhan penelitian tersebut. Titik tolak dari analisis adalah pembaharuan anggaran dasar Perseroan melalui akta-akta Risalah Rapat atau Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh seorang Notaris. Adapun materi yang akan dibahas mencakup sejarah perseroan di Indonesia, kedudukan perseroan terbatas sebagai badan hukum, organ-organ badan hukum, konsekuensi perubahan Undang-Undang perseroan terbatas yang telah beberapa kali diubah terhadap eksistensi perseroan terbatas. Berdasarkan uraian latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah dikemukakan dimuka dan dari hasil analisis penelitian dapat dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut: 1. Perubahan UUPT, memberikan beban kepada para pelaku usaha di Indonesia wajib menyesuaikan anggaran dasar perseroannya dalam batas waktu 1(satu) tahun terhitung sejak diundangkannya 2. Dengan berlakunya UUPT, maka syarat-syarat atau perijinan yang diperlukan agar suatu Perseroan Terbatas dapat beroperasi di Indonesia, semakin dipermudah dan menuju ke arah pelayanan satu atap. 3. Perseroan Terbatas yang mempunyai kekayaan/asset berupa tanah harus menyesuaiakan anggaran dasarnya guna menjaga eksistensi Perseroan tersebut selaku Badan Hukum yang berhak memiliki tanah. 4. Perlu adanya sosialisasi yang lebih gencar lagi tentang lahirnya atau diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, agar semua pelaku usaha atau pengusaha mengetahuinya. Dan apabila penerapan UUPT tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, diharapkan pelayanan terhadap para pelaku usaha di Indonesia dalam dunia investasi menjadi lebih cepat. The Development of Legal System in Indonesia is trying to adjust to the progress of science and technology in the era of globalization, so the Law on the Limited Company has been changed several times. This study aims to analyze the consequences and deep changes in the Law of the existence of the Limited Company in Indonesia, and the conditions and permission should be fulfilled by a Limited Company to be approved to operate in Indonesia. So, how is the status of property or assets of a Limited Company, if the regulations does not essentially adjusted? Research is using the method of normative juridical approach, with review and analyze legal issues in accordance with the needs of the research. Point of departure from the analysis is the renewal of the regulations through the Company-act or statement Meetings Decisions made by a Notary Public. The materials that will be discussed include the history of company in Indonesia, the limited partnership as a Law Board, the body organs of law, consequences of changes in Limited Company laws that have been changed several times to the Limited Company existence. Based on the description in the background, the problem formulation and research purposes, as had been presented and the analysis of the results of research can be conclusions and suggestions as follows: 1. UUPT changes, giving the burden to the business in Indonesia must adjust the regulations in the time 1 (one) year from the announcement. 2. By the introduction of UUPT, the conditions or license necessary for a Limited Company can operate in Indonesia are made easier and more simple, and to the direction of one stop service. 3. Limited Company which has a property / land assets should be basically accommodate its regulations in order to maintain the existence of the Company as Law Board that has the right to own land. 4. Need of socialization, the more incentive about the birth or the announcement of Law Number 40 Year 2007 about the Limited Company, so that all of the business or businessman can find out. And when the implementation of UUPT can be properly implemented, it is expected that the service to the businessman in Indonesia in the investment world becomes more rapid