KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI MELALUI HUKUM PIDANA

Abstract

Globalization of information technology has changed the world to the cyber era with the facilities that bring the reality of cyberspace virtual offer hope to the human variety and convenience. But behind that, a problem arises, called cybercrime, this crime does not recognize boundaries (borderless), and the incident because the victim and the perpetrator is often in different countries. Cybercrime can be done through the computer network system itself which is the target and the computer itself which is the means to commit a crime. The development of information technology is so rapid to be anticipated in the law that set. The negative impact should be anticipated by others and with the law related to the utilization of information and communication technology. Products related to the legal space siber (cyber space) or mayantara this is required to provide security and legal certainty in the use of information technology, media, and communication in order to develop optimally. Based on the background issues to do research on Criminal Policy Follow Through Information Technology in the Criminal Law thesis is limited in three (3) the problem is: How the policy formulation of criminal law against the crime of information technology at this time?; What is the policy applied by law enforcement in the efforts of information technology crime, and; How should the policy formulation and policy applied in the criminal law of criminal information technology in the future?. Problems is aimed to know and understand the policy formulation of criminal law against the crime of information technology at this time. Knowing the policies applied by law enforcement in the efforts of criminal information technology, and describes and analyzes the policy formulation and policy in criminal law applied in tackling the crime of information technology in the future. This research study is normative juridical as the main approach, given that the discussion is based on laws and legal principles that apply in the criminal information technology. Dimasudkan juridical approach to conduct the review of the law, especially criminal law. Juridical comparative approach is also done to make a comparison with the countries that already have laws and regulations (statute approach) concept and approach (Conceptual approach) on information technology crime. The nature of this research is descriptive analytical data using the secondary as the main data using qualitative research techniques. Results of analysis can serve as the conclusion of this thesis in the policy formulation of the criminal law against criminal information technology is at this time, before the ITE regulation being legalice, there are several provisions of the legislation related to the handling of information technology crime, but policies vary formulasinya especially in terms of its criminalization policies have not set a firm and clear to the criminal information technology, policy formulation in the law still requires harmonization ITE / synchronization both internally and externally, especially with the international legal instruments related to information technology. The efforts of law enforcement is not only limited to the capacity, facilities and infrastructure, law enforcement, but also accompanied the community's awareness of law are supported with the cooperation with the internet service provider. In the case of policy formulation criminal information technology in the future should be in the system of criminal law applicable at this time, it also must be supported with a commitment to improve the strategy / national priorities, especially in law enforcement for criminal information technology. Keywords: Policy, Information Technology, Criminal Law ABSTRAK Globalisasi teknologi informasi yang telah mengubah dunia ke era cyber dengan sarana internet yang menghadirkan cyberspace dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan cybercrime, kejahatan ini tidak mengenal batas wilayah (borderless) serta waktu kejadian karena korban dan pelaku sering berada di negara yang berbeda. Cybercrime dapat dilakukan melalui sistem jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran dan komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya. Dampak negatif tersebut harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Produk hukum yang berkaitan dengan ruang siber (cyber space) atau mayantara ini dibutuhkan untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian terhadap Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana maka dalam tesis ini dibatasi dalam 3 (tiga) permasalahan yaitu: Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini?; Bagaimana kebijakan aplikatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi?, serta ; Bagaimana sebaiknya kebijakan formulasi dan kebijakan aplikatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi di masa yang akan datang?. Permasalahan-permasalahan tersebut bertujuan untuk mengetahui dan memahami kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini. Mengetahui kebijakan aplikatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi, serta menggambarkan dan menganalisa kebijakan formulasi dan kebijakan aplikatif hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana teknologi informasi di masa yang akan datang. Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama, mengingat pembahasan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku dalam masalah tindak pidana teknologi informasi. Pendekatan yuridis dimasudkan untuk melakukan pengkajian terhadap bidang hukum, khususnya hukum pidana. Pendekatan yuridis komparatif juga dilakukan untuk melakukan perbandingan dengan negara-negara yang sudah mempunyai peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsepsi (conceptual approach) tentang tindak pidana teknologi informasi. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder sebagai data utama dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif. Hasil analisa yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan dalam tesis ini terhadap kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini adalah, sebelum disahkannya UU ITE terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana teknologi informasi, tetapi kebijakan formulasinya berbeda-beda terutama dalam hal kebijakan kriminalisasi-nya belum mengatur secara tegas dan jelas terhadap tindak pidana teknologi informasi, kebijakan formulasi dalam UU ITE masih membutuhkan harmonisasi/sinkronisasi baik secara internal maupun secara eksternal terutama dengan instrumen hukum internasional terkait dengan teknologi informasi. Upaya penegakan hukum tidak hanya terbatas terhadap peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana aparat penegak hukum tetapi juga diiringi kesadaran hukum masyarakat yang didukung dengan kerjasama dengan penyedia layanan internet. Dalam hal kebijakan formulasi tindak pidana teknologi informasi pada masa yang akan datang hendaknya berada dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini, hal ini juga harus didukung dengan meningkatkan komitmen strategi/prioritas nasional terutama aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi. Kata Kunci : Kebijakan, Teknologi Informasi , Hukum Pidana.