KEBERADAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK PUSAT DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Abstract

This Thesis background is policy of Land Tax and Building not yet as according to Monetary management system ground of Area of like ground of transparency and efficiency ground. This research check about area possibility improve the its area acceptance from PBB as Area Iease but rather emphasize to execution and constraint in applying of Law Enforcement of Land Tax and Building. This research aim is to know the possibility of Regional Government can take over Land and Building Tax as Regional Tax as an effort to increase regional revenue with Law 32 of 2004 of The Regional Government and Law 33 of 2004 of The Finance Balance Between Central and Regional Government, and to know the management of Land and Building Tax administration where the Regional Government is an active participate in collection that taxes, so if possible the Regional Government will be take over all the management of Land and Building Tax like as going by now. This research have the quality character of juridical empiric because this research relied heavily on fieldwork, systematic and accurate, and carried by library research. The collection data will be analyzed by descriptive analysis methods. The result of this can be concluded that the Land and Building Tax collection as Regional Tax by Regional Government with Law 32 of 2004 of The Regional Government and Law 33 of 2004 of The Finance Balance Between Central and Regional Government, as an effort to prove a fiscal decentralization actually can be done. But it must be have a certainly rules of that point and the right implementation so it will be no harmless for the society as a subject of tax interest in justice factor for all tax payer subject, and subsidy still be related in a certain way to be a priority resources for regional finance. In fact, the government who will be manage of Land and Building Tax administration wherever Central Government or Regional Government, it must be supported by human resources factor, high tehnology an of course by foundation. Latar belakang tesis ini adalah kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan belum sesuai dengan asas-asas sistem pengelolaan Keuangan Daerah seperti asas transparansi dan asas efisiensi. Penelitian ini meneliti tentang kemungkinan daerah meningkatkan penerimaan daerahnya dari PBB sebagai Pajak Daerah tetapi lebih menekankan kepada pelaksanaan dan kendala dalam penerapan Law Enforcement Pajak Bumi dan Bangunan. Tujuan penyusunan tesis ini adalah untuk mengetahui kemungkinan pemerintah pusat dapat menyerahkan PBB kepada Pemerintah Daerah sebagai pajak daerah sebagai upaya untuk menaikkan penerimaan daerah dengan berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, dan untuk mengetahui administrasi pengelolaan PBB di mana Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutannya ikut berperan aktif, sehingga apabila mampu memungkinkan Pemerintah Daerah dapat mengambil alih pengelolaan PBB seperti yang telah berjalan selama ini. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris karena penelitian ini menitikberatkan pada penelitian lapangan secara menyeluruh, sistematis dan akurat, serta ditunjang dengan penelitian kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif analistis. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penarikan PBB sebagai pajak daerah oleh Pemerintah Daerah dengan berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, sebagai upaya untuk mewujudkan desentralisasi fiskal sebenarnya dapat dilaksanakan tetapi dengan aturan yang jelas dan pelaksanaan yang tepat sehingga tidak merugikan masyarakat sebagai pelaku pembayar pajak Dan seharusnya dengan desentralisasi fiskal akan lebih banyak memberikan manfaat dengan lebih memperhatikan faktor keadilan yang sama bagi semua subjek pajak, dan subsidi selama ini masih tetap menjadi sumber utama keuangan daerah. Serta siapapun pengelola administrasi dari PBB baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah seharusnya didukung oleh faktor SDM, teknologi dan biaya.