EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CABANG PURWODADI

Sulistyo P., Very Susanto (2009) EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CABANG PURWODADI. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
244Kb

Abstract

The competent authorities performing auction is called KPKNL (Kantor Pelavanan Kekayaan Negara dan Lelang). However in daily practice, it is found that auction over things or executed properties are not performed by KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Instead, the Pawn Shop (Perum Pegadaian) performs the auction themselves. Although they do have the authority to conduct action, the auction performed by the Pawn Shop (Perum Pegadaian) can be conducted if the bonding of collateral is conducted through pawn. The implementation of fiducia (trust) auction by the Pawn Shop (Perum Pegadaian) is eased on the stipulation of article 29 section I letter c of Act number 42, 1999 on Fiducia (trust) Collateral. It regulates the underhanded purchase performed on the basis of the agreement between fiducia (trust) giver (the customer of the Pawn Shop as Debtor) and the receiver of fiducia (trust) (the pawn shop as Creditor). As to this watchfulness aim detects execution practice fidusia at the pawnshop Purwodadi and to detect process that done the pawnshop in do auction. The used research method in this research was the juridical-empirical method, which is a legal research using existing factual approaches by conducting observation and research at the site and then it is studied and observed based on the related law and order as the reference to solve problems. The used data were primary data, which were the data collected directly from the site by using questionnaires and Interviews, and also secondary data in form of a literature study. The used data analysis was the qualitative analysis. In which, its process of drawing conclusion is conducted deductively. The obtained research results are: 1) The execution practice of fiducia (trust) collateral at the Pawn Shop (Perum Pegadaian) of Purwodadi is performed by doing underhanded purchase. Debtor is asked to give his collateral sincerely. If debtor does not want to give it, the Pawn Shop (Perum Pegadaian) as the Creditor of Fiducia (trust) Receiver will withdraw the Fiducia (trust) Collateral Property based on the proxy letter from creditor. Then the Pawn Shop (Perum Pegadaian) sells it to pay up the loan. The Pawn Shop (Perum Pegadaian) chooses it since it is considered to have quick settlement in the process, effective, and more efficient than performing settlement through the court. 2) The execution auction of Fiducia (trust) Collateral performed by the Pawn Shop (Perum Pegadaian) of Purwodadi themselves is basically in contrary with the iaw of fiducia (trust) collateral because the deed of fiducia (trust) collateral -is not registered in the Office of Fiducia (trust) Registration. Consequently, the legal cause on the execution auction is if creditor performs the execution rights unilaterally and arbitrarily, or debtor has performed his obligation partially from the contract. Thus, it can be said that there is a part of debtor and creditor ownership over the property. Moreover, if the execution is not performed through the authorized appraiser or the public auction body, it can be categorized as the act against law according to Article 1365 of Civil Law Code and can be sued for compensation. Lembaga yang berwenang melakukan lelang disebut KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Tetapi dalam praktek sehari-hari ditemui bahwa kenyataan dalam melakukan pelelangan atas benda atau barang yang telah dieksekusi itu pelaksanaan pelelangan tidak dilakukan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), melainkan pihak Perum Pegadaian sendiri, walaupun Perum Pegadaian memang memiliki wewenang untuk melaksanakan pelelangan, tetapi pelelangan oleh Perum Pegadaian tersebut dapat dilakukan apabila pengikatan barang jaminan di lakukan melalui gadai. Pelelangan fidusia pelaksanaannya oleh Perum Pegadaian sendiri ini didasarkan pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatur tentang penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia (Nasabah Perum Pegadaian selaku Debitor) dan Penerima Fidusia (Perum Pegadaian selaku Kreditor). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek eksekusi fidusia di Perum Pegadaian Purwodadi dan untuk mengetahui proses yang dilakukan Perum Pegadaian dalam melakukan pelelangan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh : 1) Praktek eksekusi jaminan fidusia di Perum Pegadaian Purwodadi dilaksanakan dengan melakukan penjualan di bawah tangan dengan meminta kepada debitor untuk menyerahkan jaminannya secara sukarela. Apabila debitor tidak mau menyerahkan, maka pihak Perum Pegadaian selaku Kreditor Penerima Fidusia akan melakukan penarikan benda Jaminan Fidusia berdasarkan Surat Kuasa dari debitor untuk selanjutnya dijual oleh Perum Pegadaian yang hasilnya untuk melunasi pinjaman tersebut. 2) Lelang eksekusi Jaminan Fidusia yang dilakukan sendiri oleh Perum Pegadaian Purwodadi pada dasarnya apabila mengacu pada ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka lelang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hal ini dikarenakan akta Jaminan Fidusia tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga akibat hukumnya terhadap lelang eksekusi tersebut adalah apabila kreditor melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor atau debitor sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitor dan sebagian milik kreditor. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:17586
Deposited By:Mr UPT Perpus 1
Deposited On:27 Jul 2010 08:07
Last Modified:27 Jul 2010 08:07

Repository Staff Only: item control page