TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PT INDONESIA POWER SEMARANG

Abstract

Perjanjian pengadaan barang dan jasa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima suatu harga tertentu. Dalam praktek perjanjian pengadaan barang dan jasa di PT Indonesia Power terdapat permasalahan yaitu: adanya perusahaan rekanan sebagai penyedia jasa dalam penyelesaian pekerjaan tidak tepat pada waktunya dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Selain itu pihak penyedia jasa dalam perumusan kontrak cenderung untuk tidak melibatkan diri karena berorientasi kepada proyek semata sehingga pihak penyedia jasa menerima secara utuh kontrak yang telah dirumuskan oleh pengguna jasa. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa, pihak penyedia jasa tetap bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dalam mensubkontrakkan pekerjaan. Apabila terbukti pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa, tidak sesuai dengan perencanaan atau mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya, maka penyedia jasa akan dikenakan sanksi-sanksi yaitu: denda, skorsing, diadakan pembongkaran atau penggantian, memasukkan nama perusahaan kontraktor ke dalam Daftar Hitam Rekanan, dijatuhkan sanksi larangan untuk mengikuti tender berikutnya dan pemutusan kontrak dengan penyedia jasa. Dalam praktek penyelesaian perselisihan perjanjian pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara musyawarah.