SUCIATY, HENNY (2008) ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT SERTA PEMANFAATANNYA DI KOTA SEMARANG. Masters thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
| PDF - Published Version 370Kb |
Abstract
Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam rukun Islam. Hasil yang diperoleh seorang Mukmin dan yang diperintahkan untuk dinafkahkan sebagian darinya, disebut dalam Al-Quran surat Al Baqarah : 267, dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hasil usaha kamu yang baikbaik dan Apa yang Kami keluarkan untuk kamu dari bumi yakni hasil pertanian, dan pertambangan. Adapun yang dimaksud dengan hasil usaha kamu yang baik-baik, maka para ulama dahulu membatasinya dalam hal-hal tertentu yang pernah ada masa Rasul SAW dan yang ditetapkan oleh beliau sebagai yang harus dizakati, seperti perdagangan, dan inilah dahulu yang dimaksud dengan zakat penghasilan, selebihnya dari usaha manusia. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dalam hal ini metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang “Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Serta Pemanfaatannya Di Kota Semarang”. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dengan metode studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1). Kedudukan zakat profesi dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah wajib ain berdasarkan ayat-ayat dalam Al Qur’an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya dan berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang serta dari sudut keadilan penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat akan terasa sangat jelas dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada hal-hal tertentu. 2). Pemanfaatan Zakat Profesi untuk kesejahteraan umat di Kota Semarang secara berurutan adalah sebagai berikut untuk konsumsi; untuk pembangunan masjid, mushola dan sejenisnya; untuk memberikan beasiswa; untuk usaha produksi; untuk modal usaha. 3). Hambatan pelaksanaan Zakat Profesi di masyarakat di Kota Semarang adalah sebagai berikut : a). Masih belum terintegrasikannya peraturan teknis pengelolaan zakat. b). Belum adanya ketegasan yang utuh dalam memberikan sanksi-sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan amanah zakat profesi; c). Tingkat pengetahuan masyarakat yang masih sangat kurang tentang zakat khususnya zakat profesi dan kurangnya kualitas dari Sumber Daya Manusia pengelola zakat. Tithe is religious duty that enter in harmonious Islam. Result that got a believers and mandatory to donate a part from it, called in al-quran mail al baqarah: 267, divided in two punch line, that is your effort result is any good and what do we release for you from earth that is agricultural produce, and mining. as to that meant with your effort result is any good, so religious teachers formerly limit it in some respects ever there apostle time may allah bless him and give him peace and appointed by him as that must donate, like trade, and here's formerly that meant with income tithe, rest from human effort. The used approaching method in this research is the empirical juridical that is a manner or procedure that used to break problem with beforehand canvass secondary data then is continued with watchfulness towards primary data at field. in this case method approaches in this watchfulness is used to analyze about" profession tithe in perspective Islam law and act number 38 year 1999 about tithe management with the utilization at city Semarang". Data that used primary data that is data that is got direct from field by using kuisioner and interview, with secondary data that is got with book study method. Data analysis that used qualitative analysis the conclusion withdrawal deductively. from watchfulness result knowable that: 1). profession tithe position in perspective islam law and act number 38 year 1999 about tithe management obligatory ain based on verses in al koran has general that obligate all treasure kinds to taked the tithe and various opinion earlier religious teachers also now with from the aspect of tithe duty stipulating justice in every treasure that has as arranged in section 11 verse (2) number law 38 year 1999 about tithe management asa very clear will be compared with only will decide tithe duty in certain matters. 2). profession tithe utilization for people welfare at city Semarang alternately for consumption; for mosque development, mushola and of a kind it; to give scholarship; for production effort; for capital employed. 3). profession tithe execution obstacle at society at city Semarang: a). still not yet integrate tithe management technical regulation. b). not yet firmness existence intact in give sanctions for side doesn't run profession tithe mandate; c). society erudition level that still very less about tithe especially profession tithe and quality undercommunication from tithe manager human resource.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary |
ID Code: | 17574 |
Deposited By: | Mr UPT Perpus 2 |
Deposited On: | 27 Jul 2010 07:50 |
Last Modified: | 27 Jul 2010 07:50 |
Repository Staff Only: item control page