PERLUASAN WEWENANG PERADILAN AGAMA DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA NOMOR : 1047/Pdt. G/2006/PA.Pbg. TAHUN 2006)

Abstract

The important exchange in system state field is any courtation, which have one protection under the supreme court, including clause 24 article 2 constitution 1945, that is, there is the increasing about the judiciary authority. By there is the exchange of constitution 1945, so the constitution number 35 year 1999, is done concord with, the awakening of constitution number 4 year 2004 about the judiciary authority, which have the new facing. Based on its development, to response the reality development and thing about society law, amendments of Religion Courtation constitution give the expansion authority, which found in clause 49 constitution number 3 year 2006 about the exchange of constitution number 7 year 1989 about Religion Courtation. The problem of study is consideration justice according to law linked together with case of religion courtation decision, Purbalingga number : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg in 2006, and the factor to support and to hamper with to do constution number 3 year 2006 in sector syariah economy. Approximation method which is used, is yuridish normative, that is a research which press in law field, which have connection with the expansion of Religion Courtation authority in Indonesia and basic effort to answer the happening problems, and present from the law side. Based on the result of research, can be found : (1) consideration justice according to law linked together with case of religion courtation decision, Purbalingga number : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg in 2006 to become principle profound taker decision that to take from various resource literature at matter, so that juctice to decide that accusation accusor can to receive bedides and more, (2) the factor to support and to hamper with to do constution number 3 year 2006 in sector syariah economy. The factor to support is that Indonesia society pushed large mankind Islam, to fast development in sector syariah economy in Indonesia, side linked together with religion courtation and to make various regulation legislation about syariah economy with factor to hamper is minus interest functionary, limited material matery according to riel, and description public to hit personal valuable low society to hit courtation religion. Perubahan signifikan di bidang ketatanegaraan adalah adanya peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung, dimasukkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yaitu dengan adanya penambahan tentang kekuasaan kehakiman. Dengan adanya perubahan UUD 1945 tersebut, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dilakukan penyesuaian pengejawantahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berparadigma baru. Berdasarkan perkembangan tersebut, untuk merespon dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, amandemen Undang-Undang Peradilan Agama memberikan perluasan kewenangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Pertimbangan Hakim secara hukum berkaitan dengan kasus putusan pengadilan agama Purbalingga Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg Tahun 2006, faktor pendukung dan penghambat dengan dijalankannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di bidang ekonomi syariah. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum yang mempunyai korelasi dengan perluasan wewenang peradilan agama di Indonesia dan upaya kritis untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dengan mengkajinya dilihat dari sisi norma hukumnya. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat ditemukan : (1) Pertimbangan Hakim secara hukum berkaitan dengan kasus putusan pengadilan agama Purbalingga Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg Tahun 2006 untuk dijadikan dasar dalam pengambilan putusan yang diambil dari berbagai sumber literature atas perkara tersebut, sehingga hakim memutuskan bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak serta tidak dapat diterima selain dan selebihnya, (2) faktor pendukung dan penghambat dengan dijalankannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di bidang ekonomi syariah. Faktor pendukungnya adalah bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar umat Islam, cepatnya perkembangan dibidang ekonomi syariah di Indonesia, pihak terkait dengan pengadilan agama dan dibuatnya berbagai peraturan perundang-undangan tentang ekonomi syariah, sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya perhatian pemerintah, terbatasnya bahan materi secara riel dan citra inferior masyarakat mengenai pengadilan agama.