PERSEPSI DAN PERILAKU MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN FUNGSI HUTAN SEBAGAI DAERAH RESAPAN AIR ( Studi Kasus Hutan Penggaron Kabupaten Semarang )

Abstract

One environmental aspect which has been widely discussed is forest sustainability. In order to be sustainable forest in its function to be a catchment area, it is required to be maintained. People who live around forest has important roles on forest protection. However they can also involve in the forest destruction. Accordingly, research on people’s perception and behavior in forest protection as catchment area is of necessary to be conducted. This research is a descriptive analytical one which analyze data from questionnaire given to respondents as well as field observation. It takes place around Penggaron Forest, precisely at RW V Susukan Village, Semarang Regency, Central Java Province. Purposive Sampling technique is used with total population number of 192 KK (head of family) and total sample number of 20 respondents. The study shows : the existing man-made environment around Penggaron Forest brings hindrance toward its function as catchment area. According to local’s people perception the function of forest is not merely ecological but also a source of living. In terms of forest management policy, locals perception is not law-based. When it comes to institution locals perceive that they are not part of forest institution, hence not subject to institution regulations. In terms of their rights and obligations to manage forest locals perception very much connected with their interest to get advantage from forest existence instead of law-base. In terms of locals behavior (activity), they tend to develop man-made environment in the preservation area (forest). Accessibility support and housing infrastructure around Penggaron Forest are to give impact toward Penggaron Forest to be no longer a remote area (main function as preservation area) but rather be an area with economic value. Based on conclusion, study recommendations follow : systematic action is needed to be taken by lokal government as well as Perhutani in the nature of data monitoring and socialization, in order to make people who live around Penggaron Forest as a unique community fit to their habitat character (different from those who are not living around forest, for example coastal community). Referring to the systematic action mentioned, through the existing local agency such as LMDH, RT/RW, youth community, and so forth, People of Penggaron shall be directed to know the prime function of forest, its regulation, and actively involve in the forest management institution. Socialization agenda for forest preservation need to be include in the existing local institution mentioned. Data gathering is also needed especially for those whose work related to nearby forest, for example farmer in the forest area, in such a way so as the prime function of forest as catchment area can always be monitored. Salah satu aspek lingkungan hidup yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini adalah kelestarian hutan. Agar dapat lestari dalam menjalankan fungsi hakikinya sebagai daerah resapan air maka hutan harus dipelihara. Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan memiliki peran penting dalam rangka pelestarian hutan ini. Namun demikian mereka juga bisa berperan dalam perusakan hutan. Untuk itu penelitian tentang persepsi dan perilaku masyarakat dalam pelestarian hutan sebagai daerah resapan air ini perlu dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang mengolah data yang berasal dari kuesioner yang disebarkan kepada responden dan pengamatan lapangan. Lokasi penelitian ini berada di Kawasan Hutan Penggaron, tepatnya di RW V Kelurahan Susukan Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Teknik sampling menggunakan purposive sampling technique dengan jumlah populasi adalah 192 KK dan jumlah sampel adalah 20 responden. Setelah melakukan analisis, maka kesimpulan studi adalah : aktivitas budidaya eksisting di kawasan Hutan Penggaron menimbulkan gangguan fungsi hutan Penggaron sebagai daerah resapan air. Masyarakat memiliki persepsi bahwa hutan tidak hanya berfungsi ekologis namun juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian. Terkait kebijakan pengelolaan hutan, masyarakat tidak memiliki persepsi tentang kaidah hukum pengelolaan hutan. Kemudian terkait kelembagaan pengelolaan hutan masyarakat memiliki persepsi bahwa mereka bukan bagian lembaga pengelola hutan sehingga tidak terikat aturan lembaga pengelola hutan. Terkait hak dan kewajibannya dalam pengelolaan hutan, persepsi masyarakat sangat terkait dengan kepentingan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari keberadaan hutan dan tidak dalam koridor hukum yang mengatur tentang hutan. Terkait perilaku (aktivitas) masyarakat, masyarakat cenderung melakukan aktivitas budidaya di kawasan lindung (hutan). Dukungan aksesibilitas dan infrastruktur perumahan di kawasan Hutan Penggaron berdampak terhadap terbukanya peluang kawasan Hutan Penggaron sebagai kawasan yang bernilai ekonomi sehingga tidak lagi merupakan kawasan yang terisolir (berfungsi utama sebagai kawasan lindung). Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan maka saran dari studi adalah sebagai berikut : perlu langkah sistematis berupa monitoring data dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang maupun Perhutani untuk menjadikan masyarakat sekitar Hutan Penggaron sebagai masyarakat yang khas sesuai dengan karakter habitatnya (berbeda dengan masyarakat yang tidak tinggal di kawasan hutan, misalnya masyarakat pantai). Langkah-langkah tersebut melalui lembaga masyarakat yang ada, misalnya LMDH, RT/RW, karang taruna, dan sebagainya, masyarakat di kawasan Hutan Penggaron harus diarahkan untuk memahami fungsi pokok hutan, regulasi tentang kehutanan, dan terlibat aktif dalam lembaga pengelola hutan. Agenda sosialisasi tentang pelestarian hutan perlu dimasukkan dalam agenda kegiatan lembaga lokal dimaksud. Disamping itu juga perlu dilakukan pendataan lapangan kerja masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, khususnya masyarakat yang pekerjaannya terkait dengan hutan di sekitar tempat tinggal mereka (misalnya petani di areal hutan), sehingga fungsi utama hutan sebagai daerah resapan air dapat selalu terpantau untuk monitoring kawasan budidaya dan non budidaya (hutan) sehingga dapat diketahui perubahan luas tutupan areal hutan Penggaron.