PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) ANTARA SERIKAT KARYAWAN DENGAN MANAJEMEN PERUSAHAAN PT. TELKOM.Tbk DEVISI REGIONAL IV SEMARANG

Yhohasta , Ulung (2009) PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) ANTARA SERIKAT KARYAWAN DENGAN MANAJEMEN PERUSAHAAN PT. TELKOM.Tbk DEVISI REGIONAL IV SEMARANG. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
332Kb

Abstract

This research was conducted at the Office of Telkom Ltd. Tbk., Regional Division IV, Semarang. The used research method in this research was the juridical-empirical method, which observes the work of law in the society. The used data were primary data, which are the data collected directly from the site by conducting interviews, and secondary data in form of literature study results. The used data analysis was the qualitative analysis. The obtained research result: There is difference concepts betwen the execution of cooporative agreement and the worker conducts. At the execution of cooperative agreement used of salaries concept, but at the worker conducts used wage’s concept. It is means that salaries concept submission to the official law. At The implementation are execute all normative stipulations writen and it does not experience many problems. And the call name of worker union does not consistent with the worker conducts. Conclusions: 1) The execution of cooperative agreement between the worker union and corporate management tends to execute all normative stipulations written in it and it does not experience many problems. 2) The emerging obstacles in the execution of the cooperative agreement are the application of sanctions to the employees and the composition of decision by the board of director concerning employees’ welfare does not involve the worker union from the first time. 3) The efforts taken in order to overcome those problems are by holding several meetings between the worker union and corporate management representatives through the bi-party forum in order to evaluate and re-discuss, and performing corrections on the decisions created by the board of director. The results of discussions in the bi-party forum then become the final references that should be executed by all related parties. Suggestion : It must be acceptables the function and authority of the worker union for management policy. Because by the acceptables it can restrain the industrial disputes. Penelitian ini dilakukan pada Kantor PT. Telkom.Tbk Devisi Regional IV Semarang. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah juridis empiris, yaitu melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara, serta data sekunder yang berupa hasil studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian : Dalam PKB terdapat pemakaian konsep yang berbeda dengan peraturan ketenagakerjaan. Konsep tersebut adalah gaji, yang dalam peraturan ketenagakerjaan harusnya upah. Sehingga penggunaan konsep gaji terlihat tunduk pada peraturan kepegawaian. Dalam pelaksanaannya ketentuan normatif didalamnya dilaksanakan dengan baik dan tidak banyak mengalami masalah. Disamping hal tersebut pemakaian nama Serikat Karyawan juga tidak konsisten. Dikarenakan peraturan ketenagakerjaan hanya mengenal serikat buruh/serikat pekerja. Kesimpulan: 1) Pelaksanaan perjanjian kerja bersama antara serikat karyawan dengan manajemen perusahaan cenderung dilaksanakan semua ketentuan normatif yang terdapat didalamnya dan tidak mengalami banyak masalah. 2) Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian kerja bersama adalah adanya penjatuhan sanksi disiplin kepada karyawan serta pembuatan keputusan direksi yang menyangkut kesejahteraan karyawan tidak melibatkan sekar sejak dari awal. 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dilakukannya pertemuan antara serikat karyawan dengan perwakilan manajemen perusahaan melalui forum bipartit untuk mengevaluasi dan membahas ulang serta melakukan koreksi atas keputusan yang dibuat oleh Direksi. Hasil pambahasan dalam forum bipartit kemudian menjadi acuan final yang harus dilaksanakan semua pihak yang terkait. Saran : Peran dan fungsi Sekar harus tetap diperhatikan dalam penentuan kebijakan oleh manajemen. Karena dengan demikian dapat mencegah adanya perselisihan hubungan industrial

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:17566
Deposited By:Mr UPT Perpus 1
Deposited On:27 Jul 2010 07:32
Last Modified:27 Jul 2010 07:32

Repository Staff Only: item control page